MERCUSUAR, Wonosobo – Sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah diharapkan dapat memberikan respons cepat terhadap isu-isu lokal serta membangun kerja sama yang efektif di tingkat regional, sekaligus mendukung agenda prioritas nasional.
Pada hari Senin, 12 Agustus 2024, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota. Acara ini dilaksanakan di Gedung Sasana Adipura sebagai bagian dari pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum 2024. Dalam sambutannya, Afif menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan peran DPRD sebagai “Mitra Kepala Daerah,” yang menekankan pola kemitraan yang bersifat checks and balances. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga kesinambungan pemerintahan daerah dapat terjaga.
“Rapat Paripurna hari ini menandai puncak dari proses pemilihan umum legislatif, khususnya untuk anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Acara ini merupakan simbol pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Afif.
Afif juga menekankan pentingnya pemahaman tentang kedudukan DPRD dalam struktur pemerintahan daerah. DPRD berfungsi sebagai bagian integral yang sejajar dengan kepala daerah, berbeda dengan lembaga legislatif di negara federal.
“Meskipun DPRD dipilih melalui partai politik, kepentingan publik harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan,” tambah Afif.
Afif mengungkapkan harapannya agar seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat memperoleh dukungan dan kerja sama yang sinergis dari anggota DPRD, untuk mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.
Ketua DPRD Sementara, Eko Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, berharap pelantikan ini akan memungkinkan DPRD Wonosobo menjalankan fungsi legislatifnya dengan lebih optimal. Ia juga berharap DPRD dapat menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan yang pro-rakyat.
“Sebanyak 45 anggota DPRD dilantik hari ini, termasuk 5 perempuan. Meskipun belum mencapai 30% seperti yang ditargetkan, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun lalu. Anggota DPRD diharapkan tidak hanya bekerja sebagai mitra pemerintah tetapi juga harus bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing,” jelas Eko.
Eko menegaskan bahwa anggota DPRD berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
