MERCUSUAR, Jakarta– Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho, menyoroti pentingnya peran kooperasi desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, rencana pemerintah untuk mendirikan 8.000 koperasi desa menjadi langkah strategis untuk mendukung hasil pertanian langsung dari petani.
“Diberitakan Pak Presiden akan mendirikan sekitar 8 ribu kooperasi desa, dan ada di setiap desa. Diharapkan kooperasi-kooperasi inilah akan menyerap hasil dari petani dan akan langsung diambil oleh kooperasi sehingga tidak melalui tengkulak,” ujar Bayu saat perbincangan bersama PRO3 RRI, Selasa (8/4/2025).
Bayu mengungkapkan, kooperasi desa dapat bertujuan memangkas rantai pasok yang selama ini sering merugikan petani. Menurutnya, hasil pertanian akan langsung diserap kooperasi, sehingga petani tidak dirugikan oleh rantai distribusi yang mengurangi margin keuntungan.
“Kita tahu, jika harga di pasar tinggi yang menikmati bukan petani, tetapi adalah rantai pasoknya, logistiknya yang menikmati. Jika akan dipangkas, maka langsung dihadapkan dari petani dan diserap melalui kooperasi atau melalui offsecker, bulog dan sebagainya,” ucapnya.
Ia mengatakan, kebijakan ini tidak hanya bermanfaat untuk kesejahteraan petani, melainkan juga untuk mengurangi potensi korupsi. Ia menambahkan, jika memotong pihak ketiga yang mengambil keuntungan lebih besar, maka transparansi dalam sektor pertanian lebih terjaga.
Rencana ini sudah mulai diterapkan dalam bentuk program piloting yang melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam penyerapan hasil pertanian. Menurutnya, program ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat meluas ke skala lebih besar dalam waktu dekat.
Ia menjelaskan, kebijakan ini telah didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) dan mendapatkan dukungan dari 12 menteri serta 38 gubernur. Dengan dasar hukum yang kuat, langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian.
