MERCUSUAR.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun sebelumnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dari target 180 ribu hektare PSR, hanya 150 ribu hektare atau 70 persen yang berhasil direalisasikan. Airlangga menyatakan bahwa pencapaian ini masih jauh di bawah harapan.
“PSR harus dipercepat. Kami hanya mencapai 150 ribu hektare per tahun, kurang dari 30 persen dari target yang ditetapkan presiden yaitu 180 ribu hektare per tahun,” katanya.
Pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk PSR menjadi dua kali lipat dari sebelumnya, dari Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses peremajaan dan mencapai target yang ditetapkan. Kenaikan anggaran ini akan efektif mulai Mei 2024.
“Kami berharap bahwa dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta, ini tidak hanya berlaku untuk tahun pertama, tetapi juga untuk tahun kedua dan ketiga sehingga dapat mendukung penghidupan para petani,” tambahnya.
Total dana yang telah dialokasikan untuk PSR melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sejak 2016 mencapai Rp9,25 triliun. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.
Airlangga, yang juga Ketua Umum Golkar, menekankan perlunya percepatan dalam peremajaan ini karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Ekspor kelapa sawit pada 2023 mencapai US$28,45 miliar, mendekati 12 persen dari total ekspor nonmigas.
Selain itu, sekitar 16,2 juta orang bekerja secara langsung maupun tidak langsung di sektor kelapa sawit, yang juga berperan dalam menggerakkan perekonomian di daerah penghasil kelapa sawit serta mengurangi tingkat kemiskinan.
