MERCUSUAR.CO, Palu – Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kabupaten yang masih tertinggal. Hal tersebut di sampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) di Kota Palu, Selasa (3/10/2023).
“Oleh karena itu 25 kabupaten tertinggal diharapkan terentaskan di 2024. Ketertinggalan wilayah tersebut berupa sumber daya manusia (SDM), perekonomian, aksesibilitas dan karakteristik kewilayahan,” jelasnya.
Dalam paparannya, Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pada 2019 telah ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal yang menjadi acuan bagi pemerintah agar fokus dan memberikan perhatian lebih hingga 2024.
Mengentaskan daerah tertinggal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi bangsa yang maju dan sejahtera disertai dengan generasi produktif, berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa maju lainnya.
Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin memprioritaskan pengentasan sedikitnya 25 kabupaten tertinggal sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.
Selain itu, para bupati di 62 daerah tertinggal agar aktif mendukung kebijakan terkait melalui beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Wapres berharap Rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat menyepakati rumusan kebijakan termasuk bagi wilayah kepulauan terluar dan perbatasan antar negara sebagai bukti negara hadir.
“Pastikan agar rumusan kebijakan afirmasi dimaksud, benar-benar dapat mengangkat harkat dan maryabat masyarakat kita diwilayah 3 T. Setidaknya pada 25 kabupaten daerah tertinggal bisa terentaskan pada tahun 2024,” kata Ma’ruf Amin.
