MERCUSUAR.CO, Jakarta – Rencana pemerintah Indonesia untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Qatar telah ditunda. Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan, menyatakan bahwa pembelian pesawat tersebut dibatalkan karena keterbatasan kapasitas anggaran.
“Keterbatasan kapasitas fiskal kita, untuk mengisi kekosongan sementara menunggu Rafale Dassault yang sudah dipesan maka dilakukan retrofit terhadap pesawat2 F16, Sukhoi kita,” kata Dahnil kepada kumparan, Kamis (4/1/2024).
Keputusan pembatalan pembelian pesawat tempur tersebut diambil oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Czechoslovak Group, sebuah unit perusahaan pertahanan Ceko, untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 pada Januari 2023 dengan nilai sekitar 733 juta euro atau setara USD 801,68 juta.
Meskipun jet bekas tersebut dijadwalkan akan dikirim dalam waktu 24 bulan setelah penandatanganan perjanjian, pembelian ini dibatalkan seiring Indonesia menunggu kedatangan sebagian dari 42 jet tempur Rafale yang telah dibeli oleh pemerintah pada tahun 2022 dengan nilai USD 8,1 miliar.
Rencana pembelian pesawat Mirage menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen karena dianggap sudah usang. Meskipun Presiden Jokowi menyetujui peningkatan belanja pertahanan hingga 20 persen hingga akhir tahun 2024, mencapai USD 25 miliar untuk meningkatkan perangkat militer, pembatalan tersebut tetap diambil.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga merupakan Calon Presiden dalam Pemilu 2024, telah mengawasi modernisasi armada militer yang sudah tua. Langkah ini melibatkan pembelian 12 drone baru dari Turkish Aerospace, serta helikopter angkut dari perusahaan AS Boeing (BA.N) dan Lockheed Martin (LMT.N). Kumparan telah meminta konfirmasi terkait berita ini, namun belum mendapatkan jawaban dari Dahnil hingga berita ini dipublikasikan.
Kemenhan Dapat Rp 70,9 Triliun dari Sri Mulyani, Beli Kapal Perang hingga Senjata
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberikan alokasi anggaran besar sebesar Rp 70,9 triliun oleh pemerintah sepanjang tahun 2023. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA pada hari Selasa (2/1/2024).
“Kemenhan membelanjakan Rp 70,9 triliun atau naik 36 persen secara tahunan atau year on year (yoy), untuk alutsista, sarana dan prasarana dari alat angkut kapal perang, angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan,” kata Sri Mulyani.
Adapun total anggaran belanja modal di tahun 2023 sebesar Rp 307,3 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan anggaran jumbo kepada Kementerian PUPR senilai Rp 103,6 triliun.