Mercusuar, Wonosobo – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada 9 September 2024 bertemu dengan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. Berbagai pembahasan menjadi daya tarik tersendiri seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 serta Rancangan Undang-Undang (RUU APBN) 2025.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan presiden terpilih
membahas perihal anggaran yang berjalan di tahun ini dan tahun depan. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu juga disebut banyak membahas isu-isu ekonomi lainnya.
“Pertemuannya sangat-sangat hangat, berlangsung hampir tiga jam. Dimulai dengan pembahasan yang ringan, karena beliau-beliau sudah saling mengenal sebagai menterinya Pak Presiden Jokowi, tapi dilanjutkan karena hal-hal yang sangat substantif dan dalam hal ini kita membicarakan Ibu membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025,” ujar dia kepada pewarta di kantornya, Rabu, 11 September 2024.
Pembicaraan mengenai APBN 2024 dan RAPBN 2025 dinilai penting lantaran saat ini pemerintah berada dalam masa transisi. Prabowo, kata Thomas, akan dilantik pada 20 Oktober 2024 dan akan menjalankan APBN tahun ini selama tiga bulan sebelum tutup buku anggaran.
Menurut Thomas, dalam pertemuan Senin kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menginformasikan mengenai dinamika perekonomian global. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan mengenai program-program tahun depan.
Hasil Pertemuan Prabowo-Sri Mulyani
Rancangan anggaran belanja K/L seusai pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani menjadi sebesar Rp1.160,08 triliun, dari postur sementara yang dibahas sebelumnya di Badan Anggaran atau Banggar DPR sebesar Rp1.094,65 triliun. Sementara itu, belanja non K/L berkurang menjadi Rp1.541,35 triliun dari sebelumnya Rp1.606,78 trilun.
“Terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilakukan Ibu Menkeu dengan Pak Presiden Terpilih terakhir kemarin siang,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).
Kendati terjadi perubahan, namun defisit anggaran yang rancangannya sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53% dari PDB berubah, lantaran pembengkakan belanja K/L itu hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L.
Sebagai informasi, jika defisit anggaran ini benar terjadi sebesar Rp616,19 triliun, maka hal ini akan menjadi defisit terbesar Indonesia sejak 2022 yang pada saat ini sebesar Rp840,2 triliun.
