Mendes PDTT Dorong Pembinaan Hukum Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Mendes PDTT
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar

MERCUSUAR.CO, Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa pembinaan hukum diperlukan di tingkat desa untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul.

“Dalam mengembangkan desa, berbagai aspek harus diperhatikan, termasuk aspek hukum yang sering kali diabaikan. Pembinaan hukum sangat penting karena masalah hukum yang sederhana di desa dapat berkembang menjadi rumit,” ungkap Mendes PDTT dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Minggu.

Bacaan Lainnya

Pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Draf Kajian Kebijakan Bantuan Hukum (BAHU) Desa” di Jombang, Jawa Timur, Mendes PDTT mengungkapkan bahwa desa seringkali menghadapi tantangan hukum yang kompleks.

Namun, banyak masyarakat desa tidak dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai, disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan, keterbatasan sumber daya, dan sebagainya.

Mendes PDTT memberikan apresiasi kepada tim Strategic Policy Unit (SPU) Kemendes PDTT yang telah berhasil menyusun rancangan kebijakan BAHU. Ia menegaskan pentingnya inisiatif ini untuk mendukung desa.

Ia menjelaskan bahwa BAHU desa tidak hanya berperan sebagai pendamping dan advokasi saat ada konflik hukum, tetapi juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan penyuluhan hukum untuk masyarakat.

“BAHU ini difokuskan pada peningkatan literasi, mitigasi, dan litigasi hukum, serta dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau asosiasi pengacara. Dengan demikian, aparat desa dapat lebih berhati-hati dan tepat dalam mengelola dana desa serta aset desa,” tambahnya.

Mendes PDTT berharap bahwa melalui BAHU, masalah-masalah di desa dapat didampingi, ditangani, dan dicegah dengan efektif.

Ia menekankan bahwa SPU memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Terima kasih kepada tim yang telah mengembangkan tugas-tugas awal yang semula hanya terbatas di Indonesia Timur, namun sekarang melibatkan wilayah-wilayah seperti Jombang, Jember, Madiun, dan sekitarnya dengan fokus pada pembangunan desa secara umum,” pungkasnya.

Pos terkait