MERCUSUAR.CO, Yogyakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, bertekad mewujudkan pembentukan bank desa sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam pertemuan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari berbagai provinsi di Yogyakarta, Selasa, Gus Halim mengungkapkan visinya ini.
“Bank desa ini adalah mimpi yang realistis. Bank ini akan dimiliki oleh desa, dikembangkan dari desa untuk desa,” ujar Gus Halim.
Menteri Abdul Halim telah mengajukan konsep ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan kesiapan mereka untuk mendampingi proses pembentukannya.
Menurut Gus Halim, bank desa dapat dikembangkan dari PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang didirikan oleh BUMDes Bersama LKD di tingkat kecamatan. Ia menegaskan bahwa PT LKM yang sudah ada di berbagai wilayah mampu mengelola dana masyarakat dengan aman berkat pendampingan OJK.
“Jika ada 100 hingga 500 BUMDes yang memiliki PT LKM dan mereka bergabung serta bekerja sama, mendirikan bank desa sangatlah mungkin,” kata Gus Halim.
Berbeda dengan bank konvensional, bank desa ini akan menggunakan modal dari desa dan mengembalikan keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. “Keuntungan dari bank umum biasanya kembali ke pemiliknya atau negara jika BUMN. Namun, bank desa ini akan mengembalikan keuntungan langsung ke masyarakat desa,” jelasnya.
Untuk merealisasikan mimpi ini, Kemendes PDTT sedang menginisiasi proyek percontohan di Malang, Jawa Timur, karena wilayah ini dinilai paling siap. Di Malang, BUMDes Bersama LKD sudah ada yang mampu mengekspor bunga anggrek untuk pertama kalinya di Indonesia.
“Target kami adalah membentuk PT LKM se-Kabupaten Malang pada Agustus. Setelah itu, kami akan membentuk bank desa melalui kerjasama PT LKM se-Kabupaten Malang,” ungkapnya.
Gus Halim yakin bahwa keberadaan bank desa akan mendorong perekonomian desa. Saat ini, tercatat ada 3.500 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan 2.400 di antaranya sudah bertransformasi menjadi BUMDes Bersama LKD.
“Bayangkan jika ada 1.000 BUMDes yang menjadi bank desa, berapa modal yang akan berputar dan memberdayakan desa?” tambahnya.
Selain memperkuat ekonomi masyarakat desa, Gus Halim berharap bank desa akan menjadi alternatif baru dalam layanan perbankan di Indonesia, bersaing dengan bank-bank besar namun lebih dekat dengan masyarakat.
“Bank desa bukan pesaing, tapi pilihan baru selain BRI dan bank daerah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.