Mercusuar.co, PEKALONGAN – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebagai implementasi dari penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Jawa Tengah harus memperhatikan prioritas.
Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono mengatakan, sejumlah sektor di antaranya pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri harus benar-benar menjadi perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhindar dari defisit anggaran antara pendapatan yang dianggarkan dengan belanja daerah yang dikeluarkan mengingat dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa terhadap perekonomian.
“Anggaran yang tersedia agar betul-betul difokuskan pada program-program prioritas di masing-masing daerah serta kegiatannya harus yang berdampak langsung bagi manfaat dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ferry saat mengikuti Workshop DPRD Jawa Tengah di Hotel Santika Kota Pekalongan, Minggu-Selasa (20-22/11/2022).
Workshop DPRD Jawa Tengah yang mengusung tema “Implementasi Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023” tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno beserta jajaran.
Ferry menyampaikan terima kasih atas kerja sama seluruh anggota DPRD Jateng yang turut serta melaksanakan pembahasan anggaran Tahun 2023.
Menurut Ferry, berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Jawa Tengah saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, mulai saat ini Jawa Tengah sebaiknya harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Jawa Tengah.
Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tentu kami memahami akhir RPJMD ini adalah tahun yang sangat penting sehingga kita bisa mengukur indikator capaian kita tahun ini akan kita pastikan pada 2023. Tentu kemudian ada dinamika waktu yang kita harus penuhi untuk melakukan komunikasi baik ke pemerintah provinsi maupun masyarakat. Untuk memastikan agar akhir RPJMD itu seluruh visi misi pemerintah provinsi bisa diukur dan berhasil di tahun 2023,” tutur Anggota Fraksi Golkar DPRD Jateng itu.
Ferry menambahkan, bertahun-tahun DPRD Jateng disiplin dalam melakukan pembahasan APBD. Hal tersebut telah diakui oleh Pemerintah Pusat. Bahkan mendapatkan apresiasi dalam bentuk insentif fiskal oleh pusat. RPJMD, semangat dalam penyusunan maupun pembahasan APBD akan terus dijaga.
Ferry menuturkan, program dan kegiatan dalam penyusunan APBD 2023 harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hal itu dapat terwujud apabila kita pengelolaan keuangan melakukan peningkatan dan memperoleh pemahaman terhadap berbagai regulasi yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ferry.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Untag Semarang Retno Mawarni menyampaikan pihaknya sebagai mitra akan terus memberikan support kepada DPRD Jateng. Kegiatan seperti adalah sebagai masukan dalam penyusunan program DPRD serta menjalankan tupoksi dalam menjalankan tugas.
“Paling tidak kegiatan ini sebagai exit strategi jalan keluar yang akan bisa memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas pokok fungsi bapak ibu semuanya,” ujarnya. (sunu)
