Pemerintah Kabupaten Wonosobo Fokus pada Infrastruktur Ramah dan Aksesibel

NURUDIN
Nurudin Ardianto, Kepala DPUPR Wonosobo saat mengisi acara Sosialisasi Perbub No 17 Tahun 2023.

MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk mengembangkan infrastruktur inklusif dalam pembangunan gedung layanan publik. Prinsip inklusi ini bertujuan untuk memastikan akses yang mudah dan tanpa hambatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Nurudin Ardianto, Kepala DPUPR Wonosobo menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri Sosialisasi Perbub No 17 Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Wonosobo, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Wonosobo, dan Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT), yang berlangsung pada Kamis (9/11/2023).

Bacaan Lainnya

“Komitmen kami adalah untuk memastikan bahwa seluruh gedung layanan publik di wilayah Wonosobo memenuhi standar aksesibilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada akan dilakukan, dan Pemkab akan terus berkolaborasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Wonosobo , termasuk HWDI DPC Wonosobo sebagai salah satu OPD yang mencakup beragam disabilitas,” jelas Nurudin Ardianto

Adin menekankan bahwa pembangunan gedung layanan publik haruslah aksesibel dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat. Perbup tersebut turunan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/2017 yang mengatur persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Dalam hal ini, Maryam Ramadani, Ketua HWDI DPC Wonosobo, menambahkan bahwa HWDI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan perempuan penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan KIAT melalui program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur (GESIT) menjadi salah satu upaya untuk menyatukan infrastruktur yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Maryam menyoroti pentingnya dukungan dan partisipasi berbagai pihak, termasuk Organisasi Penyayang Disabilitas, Organisasi Masyarakat Sipil, pihak pemerintah, pihak swasta, dan kontraktor. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas untuk kepentingan bersama.

Pos terkait