MERCUSUAR, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran penting BPI Danantara sebagai mesin pendongkrak investasi di Tanah Air. Kendati bergerak sebagai mesin investasi, Sri Mulyani mengingatkan bahayanya efek dominasi Danantara.
Dia mengatakan kehadiran Danantara akan sangat menentukan apakah investasi Indonesia bisa meningkat atau tidak. Hal ini dikatakan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, kemarin malam, Rabu (4/7/2025).
Sri Mulyani menilai jika investasi Danantara lebih dominan dari pemerintah, maka akan menciptakan efek crowding out. Adapun, crowding out adalah situasi ketika belanja pemerintah meningkat dan menggerus pengeluaran atau investasi dari sektor swasta.
“Danantara itu state own (lembaga negara). Kalau dominan tanpa bisa meng-attract, maka yang terjadi crowding out,” tegas Sri Mulyani.
Namun, di sisi lain, jika Danantara bisa turut mengerakkan investasi swasta, lembaga ini bisa ikut mendorong pertumbuhan. Untuk mengantisipasi efek crowding out, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu telah berupaya melakukan komunikasi dengan Danantara.
“Jadi ini adalah sesuatu yang perlu untuk terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” terang mantan petinggi World Bank itu.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengungkapkan Kemenkeu sudah mendapatkan sumber penerimaan baru pengganti dividen BUMN yang kini telah masuk ke Danantara.
Dia mengatakan sumber penerimaan baru untuk pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP itu akan mereduksi potensi hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari dividen BUMN senilai Rp 80 triliun.
Menurutnya, sumber penerimaan baru itu akan mengurangi potensi kehilangan Rp 80 triliun setara dengan setengahnya, yakni mencapai kisaran Rp 40 triliun.
“Dengan beberapa measure kita akan kurangi, mitigasi, sehingga perbedaannya hanya sekitar Rp 40 triliun, artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp 40 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Dengan adanya tambahan penerimaan baru itu, ia meyakini nilai penerimaan dari pos PNBP mampu mencapai Rp 477,2 triliun hingga akhir tahun, atau tekanannya hanya sekitar Rp 36,4 triliun dari target yang seharusnya senilai Rp 513,6 triliun.
“Jadi untuk PNBP dari target Rp 513,6 triliun mungkin hanya tercapai Rp 477,2 triliun, ini karena Rp 80 triliun dividen APBN di awal diserahkan ke Danantara,” ungkap Sri Mulyani.
