MERCUSUAR, Jakarta, 20 Juli 2024 – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta memecat empat pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang terlibat dalam kunjungan ke Israel dan menjalin hubungan dengan organisasi yang terafiliasi dengan Israel. Keputusan ini diambil oleh jajaran syuriyah dan tanfidziyah PWNU DKI Jakarta dalam rapat internal yang berlangsung di Kantor PWNU Jakarta pada Kamis (18/7).
Menurut Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif, pemberhentian ini menimpa empat pengurus yang diketahui berhubungan dengan organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian (RAHIM). Salah satu dari empat orang yang diberhentikan adalah Zainul Maarif, yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Tiga lainnya adalah Mukti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.
“Kami, PWNU dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah, melakukan rapat dan memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta,” ujar Samsul Ma’arif.
Samsul menambahkan, organisasi RAHIM yang menaungi empat pengurus tersebut memiliki keterkaitan dengan Israel, sehingga keputusan pemberhentian ini diambil. Meski demikian, keempat orang yang diberhentikan tetap menjadi warga Nahdliyin biasa di Jakarta dan berhak ikut serta dalam kegiatan terkait NU.
“Jadi empat orang ini diberhentikan dari kepengurusan LBM PWNU DKI Jakarta. Saya menyampaikan hasil rapat antara jajaran syuriyah dan tanfidziyah PWNU DKI Jakarta,” tambahnya.
Tindakan PWNU DKI Jakarta ini sejalan dengan larangan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait kerja sama dengan organisasi yang terafiliasi dengan Israel. Larangan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 dan menegaskan kembali instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC).
Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menjelaskan bahwa larangan kerja sama ini sudah ada sejak lama dan tidak pernah dicabut. Kepemimpinan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hanya menegaskan kembali larangan tersebut setelah lima orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, awal bulan ini.
“PBNU sekarang hanya menegaskan kembali, me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU,” jelas Amin Said Husni.
Pertemuan lima tokoh muda Nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, menjadi sorotan. Mereka adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Izza Annafisah Dania. Foto pertemuan tersebut beredar di media sosial dan menimbulkan berbagai reaksi.
PBNU telah memanggil lima orang tersebut untuk pemeriksaan dan kesimpulannya adalah mereka berangkat ke Israel atas nama pribadi dan difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat. Sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa hanya ada dua opsi bagi mereka: mundur atau diberhentikan.
“PBNU meminta kepada lembaga dan banom di mana yang bersangkutan mengabdi untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut dengan dua pilihan mengundurkan diri atau diberhentikan,” ucap Gus Ipul.
Keputusan PWNU DKI Jakarta dan PBNU ini diambil untuk menegaskan sikap organisasi terhadap kerja sama atau hubungan dengan Israel. PWNU DKI Jakarta berharap keputusan ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pengurus dan anggota NU untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Dengan demikian, PWNU DKI Jakarta dan PBNU memastikan bahwa tindakan tegas ini diambil demi menjaga integritas dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama.
