Mercusuar.co – Bupati Wonosobo melaporkan penyampaian penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Wonosobo, Senin (27/3). Pada tahun 2022 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo menurun sebesar 16,71%.
DPRD Kabupaten Wonosobo menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2022, Senin (27/3/). yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, seluruh anggota DPRD, Sekda dan seluruh jajaran OPD.
Saat membuka Sidang, Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo Heru Wibowo, menegaskan, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022, merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Daerah. Hal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“LKPJ Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD. Setelah itu akan dilakukan pembahasan dahulu sebelum memperoleh kesepakatan dan DPRD akan membuat tim khusus yang bertugas membahas LKPJ,” terangnya.
Menurut Eko, LKPJ adalah pemyampaian bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat pada Tahun Anggaran 2022 secara umum menunjukkan hasil yang baik.
Kendati, diakuinya, masih ada beberapa target kinerja, baik program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan pertama dalam periode RPJMD 2021-2026 dan laporan pertanggungjawaban atas kinerja bupati pada tahun kedua dari masa jabatannya
Bupati Wonosobo juga menjelaskan pada beberapa tahun terakhir Kabupaten Wonosobo sudah terlepas dari predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo menurun menjadi sebesar 16,63%, selanjutnya pada Tahun 2020 meningkat menjadi 17,36%, dan di Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 17,67%. Tahun 2022, angka ini menurun menjadi 16,17%, atau termiskin kedua setelah Kabupaten Kebumen dengan angka 16,41%. Namun demikian, angka tersebut masih berada jauh, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang menunjukkan angka 10,93%.
“Dalam hal ini, persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya,” ungkapnya.
Selaras dengan itu bupati Wonosobo juga menyampaikan secara makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per-Kapita Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2021 sebesar 22,40 Juta, meningkat menjadi sebesar 24,08 Juta di Tahun 2022.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor unggulan, penyumbang PDRB ADHB tertinggi di Kabupaten Wonosobo, dengan nilai 6.390,44 Milyar pada Tahun 2022, atau tumbuh 6,06% dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 6.025,2 Milyar, disusul sektor industri pengolahan dengan nilai 3.877,95 Milyar ditahun 2022, atau tumbuh 5,92% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3.661,16 Milyar.
Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo meningkat sangat signifikan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sebesar 3,68% di Tahun 2021 atau meningkat 5,34%, jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar -1,66%. Hal ini diikuti peningkatan ditahun 2022 sebesar 5,02%, atau meningkat 1,34% jika dibandingkan dengan Tahun 2021.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, juga berkaitan dengan meningkatnya sektor lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo, sebelumnya memiliki trend yang cenderung menurun dari Tahun 2017-2019, sempat naik pada Tahun 2020 diangka 5,37%, namun kembali turun pada tahun 2021 pada angka 5,26%, dan Tahun 2022 pada angka 5,01%.
“Semua dapat berjalan lancar atas kerjasama dan dukungan seluruh komponen masyarakat, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan, jajaran Forkopimda, jajaran Perangkat Daerah, dan segenap elemen pemangku kepentingan. Tentunya dari pelaporan LKPJ Bupati Tahun 2022 ini, kita semua akan mendapatkan pembelajaran, catatan dan rekomendasi yang akan menyempurnakan jalannya roda pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Afif berharap, beberapa target pembangunan yang belum tercapai akan menjadi tolok ukur, dalam memantapkan strategi kebijakan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang. Selain itu, kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara jajaran eksekutif dan legislatif juga diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, demi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Wonosobo. (ham)
