MERCUSUAR.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui adanya kesalahan konversi data pada 1.223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam portal Sirekap. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos menyatakan bahwa anomali ini akan segera diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten/kota.
Menurut Betty, terjadi kesalahan konversi data dari 1.223 TPS dalam Pilpres 2024. Data hasil konversi di portal Sirekap tidak sesuai dengan formulir C Hasil yang diunggah oleh panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Dari 800 ribuan TPS, terdapat 1.223 TPS dengan kesalahan data. Setelah sistem membaca, ada data yang tidak sesuai,” kata Betty dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPU pada Senin (19/2/2024) malam.
“Untuk paslon 822 TPS, seluruh paslon ada di 108 TPS, sementara sebagian paslon ada di 233 TPS. Total TPS kita 823.236, dan data yang sudah masuk per hari ini sudah mencapai 71,26 persen,” tambahnya.
Betty juga menjelaskan bahwa Sirekap adalah sistem informasi yang termonitor dan dikelola secara akuntabel dan transparan. Data yang ditampilkan di portal Sirekap didasarkan pada formulir C Hasil yang mencatat penghitungan suara oleh petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi dan masyarakat.
“KPU sedang melakukan mitigasi segera terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan akan segera melakukan koreksi data,” ungkap Betty.
“Sebagai tindak lanjut, kami membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk melihat hasil perolehan suara berdasarkan form C Hasil dan hasil konversi data melalui portal Sirekap.”
Betty juga menjelaskan bahwa data yang diunggah di Sirekap merupakan hasil kerja 1,6 juta petugas KPPS, di mana dua orang bertugas di setiap TPS dan memiliki akses ke aplikasi tersebut.
Selain itu, ia juga mengklarifikasi beberapa isu terkait Sirekap yang beredar belakangan ini, termasuk mengenai lokasi pusat data penghitungan suara KPU yang berada di Indonesia, bukan di luar negeri.
Betty juga menginformasikan bahwa portal Sirekap mengalami gangguan sejak hari pemungutan suara, termasuk serangan DDoS, namun gugus tugas siber KPU telah menanganinya.
