MERCUSUAR, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebut perwakilan ulama yang menghadiri Musyawarah Besar atau Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (18/8), adalah sekumpulan pengangguran.
Gus Yahya mengibaratakan perwakilan ulama yang menggelar mubes dan mengusulkan Muktamar Luar Biasa PBNU itu seperti pengangguran yang menginginkan sidang istimewa MPR.
“Gini ya, kalau sekarang ada sekumpulan sekelompok pengangguran kumpul lalu menyerukan sidang istimewa MPR,” kata Yahya di Kantor PCNU Surabaya, Senin (19/8).
Menurut Yahya, hal itu tak perlu ditanggapi oleh dirinya. Menurutnya, siapa pun bisa bicara, namun belum tentu berhak mendapatkan respons.
“Kan presiden enggak perlu mikir [usulan sidang MPR] biarin aja. Ya, itu begitu juga dengan kami, kami enggak pikirkan lah, orang ngomong silakan,” ucapnya.
Sekali lagi Yahya menyebut perwakilan ulama yang mengikuti Mubes Ulama di Bangkalan itu tidak memiliki legitimasi untuk mendorong Muktamar Luar Biasa PBNU, meski mendapatkan ratusan pengurus PCNU dan PWNU di berbagai daerah.
“Orang nganggur ngomong apa aja kan bisa, itu ya,” pungkas Yahya.
Sebelumnya, sebanyak 200 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan 18 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia, diklaim menyampaikan kegelisahan dan keresahan tentang PBNU.
Keresahan itu mereka sampaikan kepada para perwakilan ulama yang hadir di Mubes Alim Ulama di Bangkalan.
“Ada 200 PCNU 18 PWNU yang sudah menyampaikan kegelisahan dan keresahan kepada peserta Mubes terhadap kebijakan dan statement PBNU,” kata Juru Bicara Mubes Alim Ulama KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (19/8).
Dia mengatakan keresahan yang diadukan PCNU dan PWNU itu antara lain soal kegaduhan dan statement PBNU yang dianggap sudah mengadu domba antar warga NU.
“Mereka menyatakan keresahan dan kegelisahan, dan kemudian banyak menanyakan apa yang harus diambil dengan kegaduhan yang terus menerus dibuat oleh PBNU dan mengadu domba antar Warga NU,” ucapnya.
Mubes Alim Ulama di Bangkalan Jawa Timur, Minggu (18/8/2024). (Foto: Dok Mubes Alim Ulama)
Selain itu, ada pula kegelisahan lainnya, mulai dari protes tentang kader NU yang bertemu Presiden Israel, kemudian Pansus Haji yang dianggap masalah pribadi oleh PBNU, politisasi PBNU saat Pilpres 2024, dan terakhir adalah intervensi PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa.
“Poin-poin yang menjadi kegelisahan adalah, Pro Zionis, kader NU bertemu dengan Presiden Israel di tengah genosida; Privasi Pansus Haji; Politisasi PBNU sejak sebelum, menjelang dan setelah Pilpres; Intervensi kepada parpol [PKB] yang menyalahi konstitusi negara,” ucapnya.
Aduan ratusan PCNU dan PWNU itu sudah dibahas dalam Mubes Alim Ulama. Untuk meresponsnya, muncullah keputusan yang dinamakan ‘Amanah Bangkalan’.
“PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, AD-ART, Perkum, etika dan moral dalam Berorganisasi,” bunyi poin pertama Amanah Bangkalan.
Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.
