MERCUSUAR, Jakarta – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menerima mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk melakukan perbaikan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai bahwa yang sebenarnya perlu diperbaiki adalah PBNU, bukan PKB.
Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa PKB dan PBNU diatur oleh undang-undang yang berbeda; PKB diatur oleh UU tentang Partai Politik, sementara PBNU diatur oleh UU tentang Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu, menurut Jazilul, tidak ada hubungan yang memerlukan campur tangan antara keduanya.
“PKB dilindungi oleh UU Partai Politik, sementara NU berada di bawah UU Ormas. Jadi, keputusan yang menginstruksikan perbaikan PKB justru melanggar AD/ART NU dan prinsip dasar NU. Justru PBNU saat ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Jazilul menambahkan bahwa meskipun instruksi tersebut datang dari pimpinan PBNU, PKB dan PBNU adalah dua entitas yang terpisah secara konstitusi. “Tidak ada hubungan organisatoris antara PKB dan PBNU, jadi keputusan tersebut tidak sah menurut aturan konstitusi partai politik dan ormas,” tegasnya.
Menurut Jazilul, keputusan yang diambil oleh PBNU tersebut berpotensi melanggar etika bernegara dan aturan yang berlaku, baik di tingkat negara maupun di dalam lingkungan NU dan PKB.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberikan mandat kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk ‘merapikan’ PKB. Mandat ini diberikan setelah pertemuan ratusan kiai di Pesantren Tebuireng yang menghasilkan ‘Mandat Tebuireng’ untuk melakukan perbaikan di PKB.
“Para kiai berkumpul di Tebuireng untuk mendalami masalah hubungan PBNU dan PKB,” kata Gus Yahya saat ditemui di kediaman Rais Aam Kiai Akhyar di Ponpes Miftachussunnah Surabaya pada Selasa (13/8).
Gus Yahya mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menyusun langkah-langkah perbaikan untuk PKB menjelang muktamar partai tersebut. Dia juga mencatat bahwa ketegangan antara PBNU dan PKB telah berlangsung lama, khususnya selama 15 tahun terakhir sejak Muhaimin Iskandar memimpin PKB.
“Masalah ini sudah ada sejak lama, namun belum pernah ada upaya sistematis untuk mengelolanya,” tambah Gus Yahya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Pengasuh Ponpes Lirboyo KH Anwar Manshur, Pengasuh Ponpes Sidogiri KH Nurhasan, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, dan Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar, serta sejumlah kiai dari berbagai daerah di Indonesia.
