Mercusuar.co, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan desa. Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menekankan bahwa pemotongan anggaran tidak boleh mengorbankan program prioritas, terutama dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Yanuar, salah satu dampak dari pemangkasan anggaran adalah terbatasnya pembangunan jembatan gantung yang dibutuhkan masyarakat pedesaan.
“Jika tidak dipertimbangkan dengan matang, pemangkasan anggaran bisa menghambat pembangunan desa. Sebelum keputusan diambil, perlu dilakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).
Pernyataan tersebut menanggapi paparan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebutkan bahwa target pembangunan dan pemeliharaan jembatan gantung pada 2025 hanya mencapai 126 kilometer setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Angka tersebut dinilai belum optimal dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di pedesaan.
Selain itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga mengungkapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) turut mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Dari anggaran awal Rp2,19 triliun pada 2025, jumlahnya dipangkas menjadi Rp1,15 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi.
“Pemotongan ini tentu berdampak pada program-program yang telah direncanakan. Namun, dalam rapat ini, pihak Kemendes PDTT belum menjelaskan secara rinci program mana saja yang akan terdampak,” ujar Lasarus.
Meski pemangkasan anggaran telah disetujui, sejumlah anggota DPR tetap mengkhawatirkan dampaknya terhadap pembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan lebih lanjut dalam rapat kerja pekan depan.
Komisi V DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini untuk memastikan pembangunan desa tetap berjalan meskipun terjadi efisiensi anggaran. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.
