MERCUSUAR.CO, Grobogan – Desa Jatilor, Kecamatan Godong menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Grobogan yang masuk 29 besar percontohan Desa Antikorupsi se-Jateng.
Setelah menerima bimbingan teknis, Senin (11/ 9) mereka diukur serta dinilai oleh Tim Provinsi Jateng dan Grobogan buat merebut titel sebagai desa antikorupsi.
Wakil Bupati Grobogan dr Bambang Pudjianto berkata, Desa Jatilor menjadi satu- satunya pilot project dalam penilaian desa antikorupsi.
Rating kepuasan warga semenjak 2022 sampai 2023 selalu naik. Tahun lalu mencapai 81,5 sementara itu per September ini sudah menyentuh angkat 95.
Sedangkan penilaian apresiasi keterbukaan data desa lewat program Pejabat Pengelola Informasi serta Dokumentasi (PPID) mendapat nilai sempurna (100).
Setelah itu Jatilor langsung direkomendasikan ke tingkatan nasional. ” Lewat desa antikorupsi ini bertujuan buat memberi penanaman nilai integritas sehingga pelaksanaan pemerintahan di desa dilakukan dengan transparan serta akuntabel,” imbuhnya.
Setelah berhasil, dalam waktu dekat Pemkab Grobogan akan membentuk 19 percontohan desa antikorupsi. Mengambil satu kecamatan satu desa. ”Nanti sebagai best practice dari Desa Jatilor ini,” tegasnya.
Baginya, poin terpenting dari desa antikorupsi, di mana seluruhnya harus dilakukan secara transparansi.
”Seluruhnya wajib transparan serta warga wajib terlibat. Tidak ada yang ditutupi. Ditunjuknya desa antikorupsi bukan suatu perlombaan melainkan gimana desa tercipta kultur antikorupsi. Bukan cuma perangkat desanya saja tetapi pula warga,” ucapnya.
Sedangkan, Pengawas Inspektorat Provinsi Jateng Endah Ratnawati menambahkan, terdapat 5 indikator yang wajib dipenuhi dalam penilaian desa antikorupsi ini.
Yaitu, penguatan tata laksana, pengawasan, mutu pelayanan publik, partisipasi warga serta kearifan lokal.
”Kita dalam penilaian tidak hanya dari hard copy, tetapi pula dapat dilihat dari website desa. Kebetulan Desa Jatilor telah melakukan pendampingan dengan skor nilai yang meningkat dari sebelumnya. Telah memperbaiki kekurangan- kekurangan,” imbuhnya.
Harapannya lewat penilaian ini, sanggup meningkatkan pelayanan warga. Adanya budaya antikorupsi di tingkat desa.
”Mengingat semenjak 2015 desa menerima anggaran dari pemerintah pusat ratusan juta sampai miliaran rupiah. Harapannya para desa semakin transparan. Mereka jadi smart village, desa yang luar biasa dengan teknologi yang berbasis website. Semua dapat diakses dengan mudah di-website desa. Sehingga warga pemerhati desa dapat melihat kinerja desa dari sana,” tegasnya.
