MERCUSUAR.CO, Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, melaporkan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat Paripurna DPRD pada Jumat (31/5/2024). Pada tahun 2021, kontribusi BUMD mencapai Rp 18.439.444.440,00, meningkat menjadi Rp 19.664.097.692,00 pada tahun 2022, dan terus naik menjadi Rp 20.501.788.972,00 pada tahun 2023.
“Kontribusi BUMD terhadap PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati Tiwi di Ruang Rapat DPRD Purbalingga.
Selain itu, Pemkab Purbalingga juga melakukan penyertaan modal tambahan kepada dua BUMD, yaitu Perumdam Tirta Perwira dan Perumda Owabong. Penyertaan modal kepada Perumdam Tirta Perwira sebesar Rp 3,3 miliar ini bertujuan untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari penugasan pemerintah pusat. Sedangkan Perumda Owabong menerima penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan tanah, pengembangan fasilitas wahana, dan revitalisasi gedung.
Bupati Tiwi juga melaporkan peningkatan pendapatan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp 6.617.645.295,00, yang berasal dari kenaikan pajak restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pajak penerangan jalan.
“Khusus untuk PBB-P2, realisasi tahun 2023 meningkat sebesar Rp 4.705.406.771,00 atau 22,55 persen dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini merupakan hasil dari kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sesuai dengan harga pasar dan pemutakhiran data NJOP pada bangunan,” jelas Bupati Tiwi.
Selain itu, Bupati Tiwi juga menyoroti pendapatan dari pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah. Dengan total 2.336 bidang tanah seluas 1.087,8 hektar, sebanyak 1.566 bidang atau 67 persen sudah bersertifikat. Pendapatan dari pemanfaatan tanah tahun 2023 tercatat sebesar Rp 1.069.221.274,00, sedangkan realisasi hingga April 2024 mencapai Rp 148.674.085,00.
“Berdasarkan data ini, kami terus mendorong peningkatan kontribusi BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung PAD,” tutupnya.
Laporan ini menunjukkan komitmen Pemkab Purbalingga dalam mengelola aset dan sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah melalui transparansi dan akuntabilitas.
