MERCUSUAR.CO, Kabupaten Semarang – Penanganan stunting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menggunakan anggaran yang berasal dari dana APBD dan dana desa, selain itu kelurahan juga akan diminta menganggarkan dana penanganan stunting. Sedangkan perusahaan swasta diimbau membantu lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Hari ini sebuah perusahaan jamu di Bergas akan menyerahkan bantuan untuk penanganan stunting di lima desa dan kelurahan sekitar,” ujar Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, saat membuka acara rembug stunting tingkat Kabupaten Semarang di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Jl Ahmad Yani, Ungaran, Rabu (5/7/2023) pagi.
Pada kesempatan itu, Bupati Ngesti Nugraha memerintahkan semua pihak untuk mendukung percepatan penanganan tengkes atau stunting di Kabupaten Semarang. Menurutnya, semua pihak patut berpartisipasi agar masalah kesehatan dan kemanusian itu dapat segera tuntas.
“Terjadi penurunan angka stunting hingga sekitar empat persen dalam setahun ini. Namun perlu terus dilakukan langkah terobosan dan dukungan semua pihak termasuk swasta agar segera tuntas,” tegas Bupati.
Kegiatan rembug stunting diikuti perwakilan perangkat wilayah, Camat, Kepala Desa serta pemangku kepentingan terpaut yang lain.
Walaupun menujukan penyusutan yang signifikan, Bupati setap memohon bimbingan serta sosialisasi tentang penindakan stunting lebih digiatkan hingga ke tingkatan keluarga sasaran. Informasi yang dirilis oleh Dinas Kesehatan, pada tahun 2022 tercatat jumlah permasalahan stunting sebanyak 3. 284 anak. Angka itu turun di awal tahun 2023 sebanyak 3. 190 anak.
Pada peluang itu pula ditanda tangani konvensi rembug stunting Kabupaten Semarang, Penandatanganan dicoba oleh Bupati Semarang, Pimpinan Regu percepatan penyusutan stunting( TPPS) H Basari serta Pimpinan TP PKK Peni Ngesti Nugraha.
Wakil Bupati Semarang H Basari yang pula pimpinan TPPS menegaskan tidak terdapat lagi stunting sebab kurang gizi tahun depan.
Kepala Dinas P3AKB, Dewi Pramuningsih memberi tahu dikala ini terdapat 811 regu pasangan keluarga( TPK) yang bertugas menghindari secara dini terbentuknya stunting. Mereka mengawasi 12. 434 balita dibawah 2 tahun( baduta), 826 calon pengantin dan 4. 571 bunda berbadan dua.(day)
