MERCUSUAR.CO, Jakarta – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Hal itu diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas, Jumat (16/7).
”Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, kemarin.
Muhadjir menjelaskan, dalam rapat itu Jokowi menyampaikan bahwa perpanjangan PPKM Darurat ini penuh konsekuensi.
Mulai dari upaya untuk terus mendisiplinkan warga atas protokol kesehatan Covid-19, penerapan standar PPKM, hingga pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
”Karena itu bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri,” ujarnya.
Dia berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga. Muhadjir juga mengharap dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan sebagainya.
“Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini.
Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan,” harapnya.
Namun, Muhadjir meyakini, diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun PPKM Darurat, tak akan efektif jika masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.
Apa pun upaya pemerintah akan mubazir apabila tak disertai kesadaran masyarakat untuk menahan mobilitas.
”Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama dalam upaya menangani Covid-19,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, meski tidak dideklarasikan oleh pemerintah, sebenarnya negara tengah menghadapi situasi ”darurat militer”. Negara tengah berhadapan dengan musuh tak kasat mata.
”Musuh tidak terlihat ini dalam pertempurannya tidak memakai kaidahkaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatan oleh Covid-19 ini,” sebutnya.
”Dulu kita kira orang hamil, anakanak tidak jadi sasaran. Sekarang anakanak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi Covid-19,” sambung mantan Mendikbud itu. Pandemi Covid-19, lanjutnya, terbukti tak bisa ditangani secara biasa.
Karena itu, TNI/Polri dilibatkan sebagai tanda berlakunya ”darurat militer”. ”Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, melainkan pasukan tak terlihat.” Sebelumnya, PPKM Darurat di Jawa- Bali ditetapkan pemerintah berlangsung 3-20 Juli untuk menanggulangi Covid-19 yang kembali melonjak dalam dua-tiga bulan terakhir.
Pada Kamis (15/7), Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat diminta oleh Jokowi untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung dua pekan tersebut.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, PPKM Darurat mulai menurunkan mobilitas masyarakat. Namun, belum menurunkan kasus Covid-19 yang terus meningkat.
Pemerintah belajar dari pengalaman penanganan pada lonjakan kasus yang pertama agar lonjakan atau gelombang kedua dapat segera berakhir. Intervensi seperti melalui PPKM diharapkan berdampak besar.
”Tentu berbagai evaluasi dan peningkatan upaya penanganan terus dilakukan agar penurunan kasus dapat terlihat sesegera mungkin,” kata Wiku.
Pecah Rekor
Dikatakanya, dampak PPKM Darurat selama satu minggu terlihat berupa penurunan mobilitas ke tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan stasiun. Namun, penurunan mobilitas ini belum cukup menurunkan angka kasus yang saat ini telah melebihi angka di atas 50 ribu kasus per hari.
Bahkan Jumat (16/7) jumlah kasus harian kembali pecah rekor, yaitu bertambah 54.000. Hal ini menyebabkan total kasus positif 2.780.803. Di Bandung, anggota DPR dari Fraksi Nasdem M Farhan menilai lonjakan terus terjadi selama PPKM Darurat diberlakukan, sehingga harus ada evaluasi secara akurat dan menyeluruh.
Meski demikian, dia meminta supaya kondisi tersebut tak dijadikan ajang komentar, apalagi cari panggung, terlebih dengan nada yang cenderung provokatif.
Situasi yang berkembang, tegasnya, membutuhkan dukungan semua pihak. Masyarakat butuh edukasi, namun bukan dengan pernyataan-pernyataan yang malah bikin ramai.
”Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga. Komentarkomentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat,” katanya
Karena itu, Farhan meminta semua tokoh tidak mengeluarkan pernyataan yang cenderung provokatif terkait langkah PPKM Darurat.
“Para ahli entah bidang apa pun perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap, situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula,” ujarnya.
