Peran Strategis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, Retno Eko Syafariati, ketika menyampaikan Berbagai Bupati dalam acara Temu Bupati dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Selomerto di Gor Kelurahan pada Kamis (23112023).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, Retno Eko Syafariati, ketika menyampaikan Berbagai Bupati dalam acara Temu Bupati dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Selomerto di Gor Kelurahan pada Kamis (23112023).

MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Sebagai rekan yang bermitra dengan kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) juga ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus membina, memperkuat, dan memperkuat eksistensi lembaga ini secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, Retno Eko Syafariati, ketika menyampaikan Berbagai Bupati dalam acara Temu Bupati dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Selomerto di Gor Kelurahan pada Kamis (23/11/2023).

Bacaan Lainnya

“Tugasnya LKK adalah untuk memupuk dan menanamkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat, maka jika ada perbedaan yang terjadi jangan sampai menimbulkan perpecahan,” katanya.

Menurut Retno, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini terwujud, antara lain, melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kabupaten Wonosobo.

Retno menekankan bahwa Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri dalam menggerakkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari LKK sangat diperlukan untuk menyuarakan aspirasi dan membangkitkan semangat gotong royong.

Sementara itu, Lurah Selomerto, Leni Harbani, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi forum diskusi intensif antara Pemerintah Kabupaten dan perwakilan lembaga kemasyarakatan. Diskusi tersebut membahas berbagai isu lokal, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, stunting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pertemuan ini, selain sebagai wadah dialog, juga merupakan langkah nyata dalam membangun sinergi yang erat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, guna mewujudkan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” tambah Leni.

Pos terkait