MERCUSUAR.CO ,SEMARANG – Salah satu yang menjadi agenda penting dalam rakorda PPDI Jateng di Semarang yakni desakan musyarawah nasional luar biasa (Musnaslub) yang diminta segera dilakukan. Ketum PPDI Moh Tahril dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
Ketua PPDI Jateng Herry Purnomo kepada Mercusuar menyampaikan, desakan musnaslub merupakan aspirasi 20 ketua PPDI kabupaten di Jateng. Herry menyatakan tuntutan untuk musnaslub disadarkan pada ketum Moh Tahril melanggar AD/ART karena masuk dalam organisasi perangkat lain selain PPDI.
“Teman-teman pengurus kabupaten sudah bulat mendesak segera diselenggarakannya musnaslub,” paparnya.
Disamping itu, menurut Herry ketua Moh Tahril dinilai gagal memperjuangkan Undang-undang desa khususnya pada pokok intinaspirasi teman-teman perangkat desa. Gagalnya perjuangan tersebut dinilai tidak cukup taring dalam daya tawar politik sosok Moh Tahril.
Untuk langkah selanjutnya desakan musnablub akan ditempuh sesuai prosedur dengan masing-masing kabupaten mengirim surat resmi kemudian akan dikirim ke pengurus pusat. Dia menargetkan 1 bulan musnablub harus tuntas.
Politisi Budiman Sudjatmiko juga hadir dalam rakorda PPDI Jatenf. Dia memastikan akan turut mengawal peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunan Undang-undang Desa. Peraturan pemerintah sangat urgent menjadi payung hukum dalam pelaksanaan regulasi yang berpihak kepada perangkat desa.
Saat menjadi pembicara di rakorda PPDI Jateng, Budiman menyampaikan perangkat desa harus sejahtera dan hal itu dibutuhkan peraturan pemerintah untuk menunjangnya.
“Saya akan bantu dorong lewat PP,” katanya.
Kepada perangkat desa Budiman menjelaskan sekarang ini pembangunan fisik di desa tidak lagi dibutuhkan. Selain itu masa jabatan 8 tahun bagi kepala desa juga sudah tercapai. Sehingga menurut dia sudah saatnya perjuangan dialihkan kepada perangkat desa.
Peraturan pemerintah dibutuhkan antara lain untuk mengatur tunjangan kinerja perangkat, status perangkat desa sebagai aparatur pemerintahan serta akuntabilitas dan penguatan SDM perangkat desa.
Rapat koordinasi daerah PPDI Jateng salah satunya membahas kondusifitas perangkat desa pasca pemilu 2024. Perangkat desa yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tata pemerintahan desa sehari-hari diharapkan solid dan menjaga persatuan di masyarakat.
Heryy juga mengatakan sejak pengurusannya berjalan satu ini pengurus PPDI dan anggotanya solid dalam melayani masyarakat. Selain menjaga kondusifitas wilayah, rakorda juga menjadi bagian penting dalam memperjuangkan nasib perangkat desa secara lebih luas.
Sebanyak 29 perwakilan pengurus kabupaten melakukam absensi kehadiran. Mereka berkelompok di tiap-tiap ruangan meja makan berseraham merah kombinasi biru tua berlogo PPDI.
