MERCUSUAR.CO, Jakarta – Pemerintah China telah mengeluarkan larangan terhadap penggunaan chip Intel dan AMD pada komputer pribadi yang digunakan dalam lingkungan pemerintah. Selain itu, mereka mendorong penggunaan sistem operasi buatan lokal sebagai OS utama, menggantikan sistem buatan luar negeri seperti Windows yang dimiliki Microsoft.
Alasan di balik larangan ini adalah kekhawatiran akan privasi, dengan pemerintah setempat ingin memastikan bahwa sistem yang digunakan pada peralatan mereka aman dan terpercaya.
Larangan ini diumumkan setelah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China merilis daftar CPU, sistem operasi, dan database terpusat yang dinilai memenuhi kriteria “aman dan terpercaya”.
Meskipun nama vendor, termasuk vendor CPU, tidak diungkapkan dalam daftar tersebut, namun dipastikan bahwa semua yang terdaftar berasal dari China, seperti yang dilansir oleh Reuters. Kemungkinan beberapa di antaranya adalah Huawei dan Phytium.
Keputusan ini menandai babak baru dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China di pasar semikonduktor. AS juga telah melarang sejumlah perusahaan dari negaranya untuk mendukung pengembangan chip di China, seperti yang dialami oleh Huawei yang kesulitan mengembangkan teknologi chip karena larangan tersebut.
Namun, dengan kemampuannya yang berkembang, Huawei telah berhasil mengembangkan chip sendiri, termasuk chip Kirin 9000s yang digunakan dalam seri ponsel flagship Mate 60.
Kebijakan pemerintah China yang melarang penggunaan CPU merek Barat kemungkinan akan meningkatkan adopsi chip lokal dan mendorong inovasi serta riset lebih lanjut dalam pengembangan CPU.
Meskipun demikian, larangan ini dapat berdampak negatif bagi Intel, mengingat 27 persen penjualan tahunan mereka berasal dari China.
Selain larangan terhadap penggunaan chip Intel dan AMD, pada September 2023, pemerintah China juga melarang seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) setempat untuk menggunakan iPhone atau perangkat teknologi buatan asing saat bekerja.
Larangan ini merupakan bagian dari upaya China untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing di tengah ancaman keamanan siber.
Larangan tersebut kemudian diperluas di sejumlah lembaga pemerintah daerah pada Desember tahun yang sama. Para staf juga dilarang menggunakan perangkat teknologi merek luar dan disarankan untuk menggunakan perangkat merek lokal sebagai gantinya.
