MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Nusantara, secara resmi dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), adalah ibu kota masa depan Indonesia yang dijadwalkan akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia. IKN akan menggantikan Jakarta, yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan akan menjadi enklave dari provinsi tersebut, mencakup area seluas 2.560 km², dengan lanskap berbukit, hutan, dan teluk.
Ibu Kota Nusantara direncanakan menjadi daerah otoritas yang bersifat khusus dan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.
Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, diawali dengan pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses. Pembangunan tahap pertama, yang mencakup zona pusat pemerintahan seperti kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit, dimulai pada bulan berikutnya. Sebanyak 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia direncanakan untuk memulai konstruksi pada Juli 2022. Namun, proyek ini mendapat kritik dari organisasi masyarakat lokal di Kalimantan Timur karena penggunaan tenaga kerja dari luar provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal hingga mencapai antara 150.000 hingga 200.000 pekerja.
Pada April 2017, pemerintahan Jokowi mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, dengan rencana menyelesaikan penilaian situs alternatif pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah bertekad memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa.
Setelah rencana tersebut diumumkan, Jokowi mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan, yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.
Pada April 2019, diumumkan rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, yang bebas dari gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi, sebagai lokasi potensial ibu kota baru.
23 Agustus 2019, Jokowi menyerahkan Surat Presiden kepada DPR untuk mendukung pemindahan ibu kota. Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen, dirinya mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan diubah menjadi kota terencana tingkat provinsi baru. Rencana ini bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat utama Indonesia.
Seperti yang dilansir dari wikipedia oleh tim Mercusuar. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar Rp466 triliun (US$32,7 miliar), dengan 19% biaya ditanggung oleh pemerintah, dan sisanya dari kemitraan publik-swasta serta investasi langsung. Rp692 triliun juga akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya.
Pada awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota telah selesai. Pada 29 September 2021, pemerintah mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada DPR. RUU ini mengatur pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada presiden. Pada 15 Februari 2022, RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.
Rencana ini diajukan di tengah masa jabatan kedua Jokowi sebagai presiden.
MPR mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan kelanjutan proyek setelah masa jabatan Jokowi berakhir.
Menurut survei Kedai kopi pada Agustus 2019, 95,7% responden dari Jakarta menolak rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada 17 Januari 2022, dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengumumkan bahwa ibu kota negara baru akan bernama Nusantara.
Setelah pelantikan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita, provinsi di seluruh negeri mengirim tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan ibu kota baru.
Desain kota dirancang untuk keberlanjutan, dengan target 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kota ini akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan dan mengalokasikan 10% wilayahnya untuk produksi pangan.
Konstruksi sempat ditunda hingga selesai kampanye vaksinasi COVID-19 pada Maret 2022. Pada Maret 2022, Kementerian kembali menyelenggarakan kontes desain untuk beberapa struktur utama di ibu kota baru. lantas seperti apakah pembangunan IKN sekarang?
