Mercusuar.co, Demak – Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mewanti-wanti seluruh jajaran PT BPR BKK Jateng Perseroda untuk senantiasa professional dalam mengelola uang rakyat yang ada di BPR BKK.
Hal itu ditegaskan Sriyanto saat memimpin Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring dan evaluasi di BPR BKK Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Politikus Partai Gerindra itu meminta agar pengalaman pahit yang pernah terjadi pada BKK Pringsurat dan Klaten menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depannya tidak terulang kembali.
Sriyanto menambahkan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkolaborasi dengan Biro Perekonomian dan kantor pusat PT BPR BKK Jateng untuk memonitoring dan mengevaluasi serta memberikan solusi dalam mengawal agar berjalan dengan baik.
“Makanya, dengan datangnya kami di sini untuk mengetahui persis kondisi BPR BKK paska pandemi Covid-19 supaya dapat mengevaluasi demi perbaikan BPR BKK kita di Jateng. Inilah cara kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal lebih parah,” ungkapnya seperti dilansir laman dprd.jatengprov.go.id.
Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat. Ada beberapa BPR BKK yang modal intinya sudah mencapai Rp 10 miliar dengan konsekuensi harus ada komisaris independen.
“BPR BKK yang asetnya sudah sampai Rp 1 triliun itu di BPR BKK Purwodadi dan Purwokerto. BPR BKK Karangmalang Rp 800 miliar dan BPR BKK Lasem Rp 700 miliar. Sementara, di BPR BKK Jepara, Wonogiri, dan Banjarnegara kisaran Rp 500 miliar,” ungkapnya.
Sementara dalam paparannya, Wakil Kepala Cabang BPR BKK Cabang Demak Rusyadi Yogo Kusumo melaporkan, aset pada 2021 sebesar Rp 182,7 miliar turun menjadi Rp 175,9 miliar pada 2022. Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Rp 169,1 miliar turun menjadi Rp 165,8 miliar. Sedangkan kredit dari Rp 130,2 miliar turun menjadi Rp 126,1 miliar. Dan laba dari Rp 12,9 miliar turun menjadi Rp 9,2 miliar.
Penurunan tersebut disebabkan ada permasalahan fraud di Kantor Cabang Demak rentang waktu Januari sampai Juli 2022 yang telah diselesaikan dengan gerak cepat, sehingga pada semester dua kembali ada peningkatan.
“Kredit pada 2021 sejumlah Rp 130 miliar semester pertama, drop menjadi Rp 108 miliar. Turun Rp 22 miliar. Setelah masalah tertangani, pada Semester dua, kredit meningkat meningkat Rp 18 miliar menjadi Rp 126,1 miliar. Mudah-mudahan, pada 2023 ini bisa lebih baik dari 2021,” ungkapnya.
Ia menambahkan pada Januari 2023 laba nomor 3 di Jateng, masih di bawah Tegal dan Brebes. Tapi di Bulan Februari 2023, laba sudah menyalip Tegal dan Brebes, sudah nomor 1 se Jawa Tengah. Hal ini menunjukan potensi di Demak ini bagus, dengan target pada Desember 2023 bisa tetap nomor 1 dan labanya mencapai Rp 16,3 miliar.
Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng, angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%.
Menurut Direktur Utama BPR BKK Demak Sunoto, NPL tinggi itu disebabkan relaksasi dampak Covid-19. Sebanyak Rp 8 miliar sudah macet dari sektor terdampak pandemi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Mustolih menyampaikan rasio NPL yang tinggi di BPR BKK Demak ternyata efek relaksasi dan bukan merupakan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah.
“Ternyata ekonomi masyarakat tumbuh tapi karena efek dari relaksasi covid menjadikan NPL masih tinggi. Kondisi sesungguhnya tidak seperti yang ada di dalam angka. Kondisi ekonomi masyarakat sudah bagus,” ungkap Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng itu. (Anf)
