MERCUSUAR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nilai SAL yang bakal digunakan sebesar Rp 85,6 triliun dari sisa saldo akhir tahun pada APBN 2024 sebesar Rp 457,5 triliun.
“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan kas yang ada,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, bendahara negara mengungkap defisit APBN 2025 berpotensi mencapai Rp 662 triliun. Nilainya setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi ini melebar dari target pemerintah untuk menjaga defisit APBN sebesar Rp 616 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menjaga agar defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Menurut Sri Mulyani, defisit terjadi salah satunya karena penerimaan negara yang berkurang. “Pada kuartal I 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, karena beberapa measures seperti Pajak Pertambahan Nilai yang tidak jadi di-collect dan juga dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara,” ucap dia.
Pemerintah memperkirakan penerimaan negara tahun ini sebesar Rp 2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target APBN. Penerimaan ini salah satunya terdiri pajak yang diperkirakan mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target. Sumber lainnya datang dari penerimaan bea dan cukai yang diestimasi mencapai Rp 310,4 triliun atau melebihi target yaitu 102,9 persen dari APBN. Berikutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target.
Di sisi lain, belanja negara lebih besar sehingga memicu defisit APBN melebar. Pemerintah memperkirakan belanja negara sampai akhir tahun mencapai Rp 3.527 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.663 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 864,1 triliun. Sri Mulyani menyebut belanja pemerintah pusat meningkat demi mendukung program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan pangan. Sumber: Tempo
