MERCUSUAR.CO, Banyumas – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat baik dan menyayangi petani khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi.
“Beliau menyetujui tambahan anggaran pupuk (subsidi) sebesar Rp14 triliun kemarin, ini perhatian luar biasa terhadap petani Indonesia,” kata Mentan usai mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri agenda tanam padi bersama di Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Terkait dengan hal itu, Amran yang mewakili petani Indonesia, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Jokowi telah melakukan kunjungan ke 11 provinsi.
Dalam rentang waktu sekitar dua bulan tersebut, Amran menyatakan bahwa keluhan utama yang disampaikan oleh petani berkaitan dengan masalah pupuk, yang berdampak pada penurunan produksi.
“Nah, mulai dari regulasi dan kuantum, volumenya, kami beresi. Dari segi regulasi, regulasi kami revisi, kami cabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020,” katanya.
Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mencabut regulasi tersebut diambil karena aturan tersebut memberikan kesulitan bagi petani, termasuk pembatasan pengambilan pupuk tanpa memiliki kartu tani.
“Kartu tani ini banyak masalah, pertama, kalau daerah terpencil, tidak ada sinyal dan seterusnya, itu sulit mendapatkan akses. Yang kedua, kalau PIN-nya (personal identification number) lupa, ini berarti tidak mengambil pupuk, kemudian kalau kartu taninya tercecer juga tidak mengambil pupuk,” katanya.
Selain itu, jika petani mengalami sakit atau meninggal dunia, menurutnya, berarti kartu tani tersebut menjadi tidak berlaku. Meskipun demikian, tanahnya tetap ada dan perlu ditanami oleh anak, cucu, atau generasi penerusnya.
“Dari semua masalah ini, ada 17-20 persen tidak mampu mengakses atau menerima pupuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kami mencabut, kemudian merevisi sesuai permintaan dari petani, bisa menggunakan KTP untuk menebus pupuk subsidi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Terkait dengan masalah volume, dia mengatakan volume pupuk tersebut berkurang, sehingga banyak petani yang tidak kebagian seperti petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Menurutnya, petani di hutan tidak mendapatkan pupuk subsidi, padahal jumlahnya jutaan orang.
“Mungkin kurang lebih 5 juta keluarga, berarti 20 jutaan saudara kita di sana. Saudara kita di sana paling sulit karena tidak punya tanah, sehingga masuk hutan untuk berkebun, mereka tidak bisa dapat pupuk subsidi, bantuan bibit, benih, dan seterusnya,” kata Menteri Amran.
Ia mengatakan petani desa hutan itu saat sekarang sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang baru agar bisa mendapatkan pupuk subsidi dan dilakukan penambahan volume.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden kemarin sudah mengumumkan ada penambahan pupuk, nilainya adalah Rp14 triliun. Insyaallah ke depan lancar karena kami sudah mengecek di PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), perusahaan pupuk, kami mengecek ada 1,7 juta ton pupuk tersedia di pengecer-pengecer pupuk seluruh Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Mentan mengatakan Provinsi Jawa Tengah sebelumnya selalu menempati posisi kedua se-Indonesia dalam produksi padi, namun saat sekarang mengalami penurunan dan menempati peringkat ketiga.
Dengan demikian, kata dia, Jawa Tengah harus bisa kembali meningkatkan produksi padinya seperti sebelumnya.
“Cara mengembalikannya adalah yang pertama, siapkan pupuk tepat waktu. Kalau tidak salah kurang lebih 9 juta ton produksi, tetapi ini harus ditingkatkan supaya masuk nomor 2 kembali,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, tidak mempersulit dalam pengambilan pupuk, memperbaiki saluran irigasi yang rusak, penyediaan benih unggul, dan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk mengedukasi petani.
Mentan memastikan produksi padi akan meningkat secara nasional jika langkah-langkah tersebut dilakukan.