SUKOHARJO, Mercusuar.co – komisi II DPR RI Muhammad Toha mendukung penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum yang melibatkan dua lembaga penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu,yaitu dengan penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum bersama mitra kerja Bawaslu,kamis (12/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut anggota komisi II DPR RI Muhammad Toha, mendukung penguatan program mitra penyelengara pemilu. untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih baik untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran pemilu politik ada data pemilih yang mudah.
Acara tersebut dihadiri Bawaslu Jawa Tengah menurut Malik serta jajaran KPU provinsi dan KPU Sukoharjo dan Bawaslu Sukoharjo.
Lebih lanjut,kemudian baik dari tahap awal sampai tahap akhir pengawasan pemilu agar efektif dan efisien salah satu kontribusinya nanti akan menjadi pemilu yang juga baik sehingga akan memberikan dampak bahwa pemilu itu menjadi benar-benar menjadi kehendak masyarakat kehendak rakyat siapa pemimpinnya siapa wakilnya itu yang dikehendaki masyarakat atau rakyat.
“nanti yang bener-bener sesuai dengan beberapa hal ada beberapa kekurangan yang kemarin-kemarin masih ada di sisi bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ini antara lain kekurangan kewenangannya untuk mengadili atau membuat peradilan sendiri dalam hal mempercepat mungkin memutuskan para pelanggar-pelanggar netralitas TNI Polri dan uang politik,” Ungkapnya.
kemudian namanya tahapan-tahapan yang lainnya mungkin polanya pelanggarannya dan kemudian juga akan disusun undang-undang harus direvisi tentunya undang-undang pemilu,mungkin nanti masukkan-masukan dari diskusi ini yang benar-benar apa terjadi di lapangan karena yang biasa muncul adalah orang-orang yang kemarin berkecimpung dalam atau pemiluan dengan cara peserta maupun masyarakat ini akan menjadi bahan kami untuk mengevaluasi lagi undang-undang pemilu.
sementara itu, komisi pemilihan umum (KPU) provinsi jawa tengah adalah Handi Tri Ujiono menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas dan rekrutmen penyelenggaraan itu satu yang kedua adalah terkait dengan waktu penyampaian pemahaman kepada seluruh jajaran kpu yang ketiga tentu komunikasi konsolidasi yang lain itu tiga hal yang menurut, juga ada hal yang positif yaitu untuk bagaimana kita cepat mengatasi segala persoalan termasuk ke persoalan bencana alam di pengelolaan logistik terus kemudian juga komunikasi dengan KPU untuk mencegah hal-hal yang bisa jadi mengganggu tahapan pilkada kemarin.(Din)
