Dalam sebuah dialog produktif, Harno bertemu dengan pengusaha batik tulis di Lasem untuk membahas masalah yang mereka hadapi dan merumuskan solusi bersama.
REMBANG, MERCUSUAR.CO – Lasem, Rembang, 9 Oktober 2024. Di siang hari yang cerah, acara diskusi dan tanya jawab mengenai pengembangan UMKM batik berlangsung di Angkringan Semilir, Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem.
Sekitar 50 pengusaha batik dari Lasem dan Pancur menghadiri acara ini, dengan Harno, calon bupati, sebagai pembicara utama setelah dibuka oleh Puji Santoso, anggota DPRD Rembang dari Partai Gerindra.
Diskusi ini berlangsung dari pukul 13.30 hingga 14.30 dan dihadiri juga oleh Ketua DPD Golkar Rembang, Anjar Kristiawan.
Para pengusaha berharap diskusi ini dapat menghasilkan dukungan dan program yang lebih baik untuk industri batik lokal.
Maksum, salah satu pengusaha batik asal Lasem, menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelanggaran hak cipta desain batik yang kerap terjadi.
Mereka menolak penggunaan batik printing dan menegaskan pentingnya promosi batik tulis, yang menjadi ciri khas mereka.
“Suara batin kita menolak batik printing; kita harus menggunakan ciri khas kita yaitu batik tulis,” kata Ma’sum.
Para pengusaha juga sepakat untuk mendukung program PKM dan memastikan tidak ada ketidakadilan dalam promosi batik. Mereka juga berharap ada dukungan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol yang menghubungkan Demak hingga Tuban, untuk mempermudah distribusi dan promosi produk batik.
Pondi, seorang pengrajin batik dari Desa Pulo, Kecamatan Rembang, menyatakan keinginannya untuk berkembang dan mengungkapkan tantangan dalam hubungan dengan perbankan. Ia berharap, jika terpilih, calon bupati akan lebih memperhatikan koperasi batik tulis Lasem, terutama dalam hal permodalan.
“Kami pengrajin kecil ini sebenarnya pengen modal. Kalau bisa, koperasi batik tulis Lasem itu lebih diperhatikan lagi, terutama masalah permodalan. Kami butuh disuntik dana biar kami pengrajin bisa memanfaatkannya,” ungkapnya.
Harno memberikan jawaban yang realistis berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang permodalan koperasi.
“Batasan maksimal untuk suntikan dana ke koperasi adalah 200 juta rupiah. APBD bisa memberikan hibah maksimal 200 juta, sesuai aturan pemerintah daerah. Dana harus melalui badan terkait dan pasar sebelum masuk ke koperasi atau anggotanya,” jelasnya.
Ma’sum lebih memilih dukungan dalam bentuk komitmen politik ketimbang hibah.
“Kami mengharapkan komitmen melalui koperasi untuk mempromosikan sekitar 7.600 motif batik. Dukungan politik yang diimplementasikan melalui koperasi lebih terhormat daripada sekadar hibah 200 juta,” kata Ma’sum di kesempatan berikutnya.
Harno, calon bupati, menguraikan situasi anggaran yang berkaitan dengan batik. Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran 750 juta rupiah, hanya 300 juta yang dialokasikan untuk batik, sementara 400 ribu rupiah untuk ongkos kirim. Ia juga menyampaikan harapan untuk mencapai keuntungan yang lebih baik. Harno, dengan latar belakang sebagai anggota DPR dan pengusaha, menunjukkan pemahamannya tentang perdagangan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Ia optimis bisa mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih efektif, menargetkan keuntungan hingga 2 miliar rupiah per tahun.
Harno mengungkapkan, “Dari anggaran 750 juta, hanya 300 juta dialokasikan untuk batik, sisanya untuk ongkos kirim.”
“Dengan latar belakang saya sebagai anggota DPR dan pengusaha, saya berjanji melakukan perbaikan. Saya optimis dapat mencapai keuntungan hingga 2 miliar rupiah per tahun.”
Harno menekankan pentingnya perubahan pola pikir kerja di kalangan pemerintahan dan DPD. Ia mengusulkan agar setiap kecamatan mengadopsi pendekatan kerja yang lebih progresif dan berdedikasi. Harno menggambarkan etos kerjanya yang tanpa henti, 24 jam sehari, seperti yang ia terapkan di SPBU, di mana pekerjaan terus berlangsung tanpa mengenal hari libur, kecuali untuk salat wajib. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk memulai proyek baru setiap bulan, termasuk pembuatan elmotor.
Harno berharap pendekatan serupa dapat diterapkan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil yang lebih baik.
“Mengubah mindset kerja unsur pemerintah dengan DPD-nya, kerja 24 jam seperti di SPBU. Saya kerja 24 jam, tidak mengenal hari raya, kecuali salat wajib. Setiap kecamatan harus memiliki pendekatan kerja yang progresif dan berdedikasi,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dengan lancar, hangat, dan menginspirasi.
Setelah acara, Harno melanjutkan kunjungan ke tempat lain di Lasem. [dm]
