MERCUSUAR.CO, Sleman- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman mengusulkan 49.330 penerima bantuan sosial (bansos) untuk dihapus.
Usulan penghapusan data bansos itu disebabkan beberapa faktor alasan. Di antaranya penerima manfaat sudah pindah, data ganda, invalid, dan meninggal.
Selain itu, Dinsos juga mengindentifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Hasil verifikasi data dari 197.509 DTKS, terdapat 130.649 yang cocok dengan Disdukcapil. Sementara, 11.054 data dinyatakan tidak cocok, 261 penerima sudah meninggal dunia, 49.330 data diusulkan hapus, dan 106 penerima tidak mempunyai e-KTP,” kata Kepala Dinsos Sleman Eko Suhargono, Minggu (5/9).
Sebelumnya, mengacu data Kementerian Sosial, DTKS di Kabupaten Sleman berjumlah 197.509 orang.
Setelah direkap oleh Dinsos, ditemukan sebagian data penerima yang perlu dilakukan perbaikan.
“Kami mendapatkan tugas dari Kemensos untuk melakukan percepatan perbaikan data pada DTKS. Sejauh ini progres kita sudah mencapai prosentase 96,9 persen,” tambahnya.
Perbaikan data ini dilakukan secara periodik setiap setahun, mengingat sifatnya yang sangat dinamis, sehingga pihaknya berupaya selalu aktif memastikan kevalidan data tersebut.
Dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data, Dinsos membuka layanan aduan.
Lewat layanan ini, masyarakat bisa melapor apabila terjadi perubahan status sosial maupun melaporkan orang lain yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan.
Selain kanal aduan, proses verval juga dilakukan melalui musyawarah tingkat padukuhan dan kalurahan guna memastikan terdapat tambahan atau pengurangan data.
“Musyawarah ini melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi lainnya di masing-masing lingkungan. Sehingga bisa diketahui kevalidan datanya,” terang Eko.
Terpisah, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap penyaluran bansos bisa tepat sasaran dan tidak terkendala masalah.
“Data kemiskinan itu bersifat dinamis, seperti perubahan data meninggal, pindah tempat tinggal dan perubahan status sosial. Untuk itu kita harus selalu kawal,” tandasnya
