Mercusuar.co, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sejumlah tenaga lepas di kedua institusi tersebut mengalami pemutusan kontrak sebagai bagian dari langkah penyesuaian anggaran.
Juru Bicara LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, menjelaskan bahwa pengurangan tenaga lepas dilakukan akibat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Keputusan ini diambil karena kontrak kerja tenaga lepas tidak diperpanjang.
“Itu merupakan pilihan terakhir dalam kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” ujar Yonas, Selasa (11/2/2025) dikutip dari detik.com
Ia menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memiliki tugas rutin. Sementara itu, tenaga lepas seperti kontributor, pengisi acara, produser, dan sebagian music director tidak memiliki tugas rutin, sehingga terdampak kebijakan efisiensi.
Meski demikian, RRI tetap berupaya memberdayakan tenaga lepas melalui subsidi silang serta seleksi ulang bagi mereka yang memiliki kompetensi lebih. Yonas menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kualitas layanan publik.
“RRI tetap produktif dengan mengoptimalkan teknologi multi-platform untuk pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap ASN maupun pegawai kontrak (PPNPN) di lingkungan TVRI. Namun, pengurangan dilakukan terhadap kontributor yang bekerja secara freelance, di mana kebijakan ini menjadi kewenangan masing-masing TVRI daerah.
“Kontributor dibayar berdasarkan berita yang mereka kirimkan dan disiarkan oleh TVRI daerah. Pengurangan ini bukan kebijakan TVRI Nasional atau Pusat,” jelas Iman, dikutip dari Radar Solo.
Selain kontributor, tenaga pendukung seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pengemudi yang berstatus outsourcing juga terdampak efisiensi anggaran. Bahkan, beberapa program acara TVRI turut mengalami penyesuaian.
“Kebijakan terkait tenaga freelance dikembalikan ke TVRI daerah. Ada yang mengurangi, ada pula yang tetap mempertahankan,” tutup Iman.
