Mercusuar.co, PADANG – Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD harus benar-benar tepat sasaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Aidinil Zetra, Rabu (12/2).
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi harus diarahkan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kementerian dan lembaga yang selama ini mendapatkan anggaran besar namun kurang berdampak harus dievaluasi. Efisiensi harus memberi ruang bagi program prioritas seperti pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan makanan bergizi gratis, serta pencegahan stunting,” ujarnya dikutip dari Suara Merdeka.
Aidinil juga menekankan bahwa pengurangan anggaran transfer ke daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kepala daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada dana pusat, tetapi juga mencari sumber pendapatan baru yang lebih inovatif.
“Kreativitas dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan agar efisiensi tidak berdampak negatif pada pembangunan di daerah,” pungkasnya.
