MERCUSUAR.CO, Purbalingga – Dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga serta berbagai stakeholder terkait mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Universal Health Coverage (UHC) serta sumber anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segmen PBPU dan BP Pemda tahun 2024. Acara ini digelar pada hari Rabu, 5 Juni 2024, di RM Kebondalem, Purbalingga.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Purbalingga, Niken Sawitri, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan dari Dinpendukcapil pada semester 2 tahun 2023, UHC di Purbalingga telah mencapai 100,16%. Artinya, lebih dari 100% penduduk pernah terdaftar sebagai peserta JKN. Tingkat keaktifan peserta juga cukup tinggi, yaitu sebesar 78,98%, yang berarti sebagian besar penduduk yang terdaftar memiliki JKN yang aktif dan dapat langsung digunakan.
“Dengan capaian ini, kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil monev hari ini menghasilkan keputusan penting bahwa mulai 1 Juli 2024, pelayanan BPJS akan tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga. Di MPP, akan ada stand pelayanan dari Dinsosdalduk KBP3A dan Dinkes Purbalingga. Jika ada kendala terkait NIK yang tidak terkonfirmasi, masyarakat dapat langsung mengurusnya di Dinpendukcapil dan didaftarkan melalui aplikasi kami,” jelas Niken.
Niken juga menambahkan bahwa untuk peserta JKN yang tidak aktif, BPJS Kesehatan terus berupaya menghubungi dan memberikan edukasi agar mereka melakukan pembayaran dan mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. “Kami telah mengirim umpan balik ke PBPU Pemda dan bekerja sama dengan Dinsosdalduk KBP3A untuk peserta PBI JK. Bagi PBPU Mandiri yang tidak aktif, kami hubungi melalui telepon dan memberikan edukasi secara personal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dr. Jusi Febrianto, menyambut baik hasil monev dan mendukung adanya simplifikasi pelayanan di MPP Kabupaten Purbalingga. Ia menyatakan bahwa kehadiran pelayanan BPJS di MPP akan memberikan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
“Ini merupakan langkah maju dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Kami akan mempersiapkan segala teknis dan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang diperlukan agar pelayanan di MPP berjalan lancar dan optimal,” ujar dr. Jusi.
Dengan adanya kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan stakeholder terkait, diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat terus meningkat. (GIN/Kominfo)
