MERCUSUAR.CO, Jakarta – Kelangkaan BBM jenis premium dan solar terjadi di beberapa daerah sepekan terakhir.
Kelangkaan BBM bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan daerah lainnya, meski tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele masalah kelangkaan BBM ini.
“Masalah kelangkaan BBM ini harus dapat diselesaikan sebelum merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara,” ujar Mulyanto, dalam pernyataan persnya.
Pemerintah, dalam hal ini BPH Migas, lanjut Mulyanto, harus meningkatkan pengawasan sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM.
Mulyanto menuturkan, BPH Migas harus bertanggungjawab sehingga jangan sampai kasus ini berlarut-larut sehingga membuat masyarakat panik.
“BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini. Jadi, masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional kita cukup,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia memahami kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini lantaran beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi.
Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama, sehingga BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual.
Apalagi jenis BBM yang langka adalah premium dan solar, yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga persediaannya harus selalu aman.
“Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina,” tegas politisi daerah pemilihan (dapil) Banten III ini.
Oleh karenanya, Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini.
Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan.
Selain itu BPH Migas perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU.
“Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Alias terjadinya “kencing” solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi,” jelasnya.
Mulyanto meminta pemerintah bersama, Pertamina dan BPH Migas kedepsn perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM ini.
Misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.
“Dengan sistem audit ini akan semakin jelas, bahwa yg dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital,” pungkasnya.
