MERCUSUAR.CO, Purbalingga – Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Purbalingga akan ikut mengawasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam serapan dan pelaksanaanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Adi Yuwono, Selasa (27/7/2021) menyampaikan meskipun saat pandemi seperti ini, pihaknya harus tetap fokus dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Sebab, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran APBD termasuk DAK.
“Kondisi pandemi seperti sekarang ini, kami (legislatif) jangan sampai meninggalkan fungsi dewan, yaitu pengawasan. Bersama para pimpinan kami akan melaksanakan pengawasan,” katanya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purbalingga itu mencontohkan, khusus DAK untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), tahun ini mendapat anggaran hampir Rp 10 miliar.
Adapun penggunaannya antara lain untuk pengadaan peralatan TIK sekolah dasar (SD) dan pengadaan peralatan media pendidikan SD.
“Saat ini, proyek tersebut sudah terlelang,” imbuh Wakil Ketua DPRD, Aman Waliyudin.
Pihaknya akan melakukan pengawasan lebih awal sebagai langkah antisipasi.
Mereka tidak ingin terulangnya kejadian dugaan okum yang bermain, seperti masalah pengadaan LKS.
Untuk proses pelelangan hal itu menjadi ranah LPSE.
Pihaknya akan melakukan sidak memastikan spesifikasi produk dalam pengadaan yang bersumber pada DAK tersebut, termasuk pendistribusiannya.
Asal tahu saja, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) telah mengintruksikan agar OPD yang mendapatkan DAK, untuk segera memulai proses pengerjaannya.
Tujuannya agar tidak mengulur waktu yang berdampak pada gagalnya penyerapan anggaran.
“Selain proyek kegiatan yang bersumber dari APBD, juga bersumber dari DAK. Purbalingga cukup besar nominalnya, puluhan miliaran,” ujarnya.
