BOYOLALI, Mercusuar.co – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bekerja sama dengan Dinas Pangan menggelar pasar murah di PT Solo Murni Boyolali, Rabu (17/9/2025). Kegiatan ini bertujuan meringankan beban pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menghadirkan harga pangan yang lebih terjangkau.
Ketua KSPSI Solo Murni sekaligus Ketua KSPSI Solo, Wahyu Rahadi, menegaskan bahwa pasar murah merupakan bentuk nyata kepedulian serikat pekerja terhadap kesejahteraan anggotanya.
“Acara hari ini adalah kerja sama kami dengan Dinas Pangan agar harga-harga murah bisa langsung diterima oleh teman-teman pekerja. Dengan begitu, kebutuhan pokok bisa didapat lebih terjangkau,” ujarnya.
Pada gelaran perdana ini, tersedia lima stand yang menjual berbagai bahan pangan pokok dengan harga di bawah pasaran. Sayuran dijual Rp5.000 per bungkus, cabai dan wortel Rp10.000, bawang merah dan putih Rp7.500, minyak goreng Rp15.000 per liter, gula pasir Rp17.000, beras SPHP isi 5 kg Rp57.000, serta telur ayam Rp24.500 per kilogram.
Menurut Wahyu, jika antusiasme pekerja tinggi, kegiatan ini akan diperluas dengan skala lebih besar.
“Harapannya, pemerintah selalu mendengar suara pekerja dan mampu menyalurkan bahan pokok yang dibutuhkan. Dengan begitu, beban hidup pekerja bisa terbantu lewat kegiatan seperti ini,” tambahnya.
Sejumlah pekerja pun menyambut positif gelaran pasar murah. Dwi Astuti, salah seorang pekerja, mengaku sangat terbantu.
“Saya belanja banyak, ada sayur, cabai, beras, minyak, dan juga telur. Harganya murah sekali, ini meringankan kami,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari kalangan peternakan. drh. Krishandrika Immanuel, mewakili Pinsar Boyolali, menilai pasar murah dapat membantu memperpendek rantai distribusi pangan tanpa merugikan peternak.
“Kegiatan seperti ini sangat baik karena penyaluran subsidi pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, pasar murah juga membantu memperpendek rantai pemasaran, sehingga masyarakat bisa menikmati harga murah tanpa merugikan peternak,” jelasnya.
Krishandrika menambahkan, ke depan pemerintah diharapkan lebih memperhatikan Harga Pokok Produksi (HPP) dalam kebijakan intervensi harga kebutuhan pokok.
“HPP harus menjadi pertimbangan, khususnya harga bahan baku pakan yang menyumbang sekitar 70 persen dari komposisi biaya produksi telur,” tegasnya.
Dengan adanya sinergi antara pekerja, pemerintah, dan peternak, diharapkan kegiatan pasar murah semacam ini dapat berlanjut secara konsisten, sekaligus mendorong kebijakan pangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
