Mercusuar.co, JAKARTA – Pemerintah berencana menambah anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 hingga Rp 100 triliun. Jika tambahan ini terealisasi, total anggaran program tersebut akan mencapai Rp 171 triliun. Sumber dana berasal dari hasil penyisiran anggaran di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.
Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dengan target mencapai Rp 306,7 triliun. Penghematan dilakukan pada sejumlah pos belanja, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan transfer ke daerah. Instansi terkait diberikan waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana pemangkasan anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penambahan anggaran MBG menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang.
“Jika anggaran MBG bertambah Rp 100 triliun, maka totalnya akan menjadi Rp 171 triliun. Kami berharap program ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di BSD City, Kamis (30/1/2025).
Dampak Ekonomi dan Cipta Lapangan Kerja
Pemerintah menargetkan program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Program ini akan diprioritaskan bagi siswa SD hingga SMA di seluruh Indonesia.
“Setiap sekolah membutuhkan penyedia makanan, pemasok bahan baku, tenaga masak, hingga jasa distribusi. Ini menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata,” kata Sri Mulyani.
Selain MBG, hasil efisiensi APBN 2025 juga akan dialokasikan untuk program prioritas lain, seperti renovasi sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 4,7 triliun, serta ketahanan dan swasembada pangan sebesar Rp 139 triliun.
Potensi Dampak terhadap APBN
Meski dinilai bermanfaat, peningkatan anggaran MBG berisiko menambah beban keuangan negara. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mengingatkan bahwa besarnya anggaran program ini dapat berdampak pada kondisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang.
“Dengan berbagai kebutuhan belanja negara, bukan tidak mungkin ada kebijakan penyesuaian pajak di masa mendatang untuk menjaga stabilitas APBN,” ujar Riza.
Saat ini, anggaran MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional terdiri dari Rp 56,8 triliun untuk anak sekolah dan Rp 14,2 triliun untuk balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Selain itu, beberapa kementerian dan pemerintah daerah juga mengalokasikan dana tambahan. Misalnya, Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 700 miliar, sementara dana desa menyumbang antara Rp 16 triliun hingga Rp 20 triliun.
Pemerintah daerah juga turut berkontribusi melalui APBD, dengan alokasi sebesar Rp 5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 2,3 triliun berasal dari anggaran kabupaten/kota, sedangkan sisanya dialokasikan oleh pemerintah provinsi.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada 2025, Rp 72,5 triliun pada 2026, Rp 73,9 triliun pada 2027, dan Rp 75,4 triliun pada 2028. Namun, jika jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang dengan biaya paket makanan Rp 10.000 per hari, maka total kebutuhan anggaran MBG pada 2025 bisa mencapai Rp 215,54 triliun.
