KEBUMEN, mercusuar.co– DPRD Kebumen menjawab kekhawatiran masyarakat dalam mengawasi kinerja Bupati Arif Sugiyanto yang saat Pilkada lalu diusung semua partai. Kekhawatiran itu antara lain hanya dijadikan sebagai stempel eksekutif.
Mengingat, dari 50 Anggota DPRD Kebumen itu berasal dari partai pengusung Arif Sugiyanto yang berpasangan dengan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih.
“Perlu kami tegaskan, begitu bupati dilantik, DPRD memiliki hubungan kerja yang setara dan jadi mitra bupati,” tegas Ketua DPRD Kebumen, Sarimun saat jumpa pers di Resto Lesehan Gendut Taman, Jalan Cendrawasih Kebumen, Kamis (4/3).
Sarimun yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kebumen Yuniarti Widayaningsih dan Wakil Ketua DPRD Kebumen Fuad Wahyudi pun menyampaikan masyarakat tak perlu khawatir karena DPRD siap mengontrolnya. Apalagi dalam pelaksanaannya ada perencanaan dan penganggaran.
Sehingga, jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada serta visi misi, maka pihaknya akan mengevaluasi, mengkaji dan menganalisis.
“Bahkan bisa juga tidak menyepakati dan menolak,” jelas Yuniarti Widayaningsih atau lebih akrab disapa Sheally itu. Selanjutnya Fuad Wahyudi menjelaskan terkait hubungan kerja yang setara. Di mana memiliki kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi.
Sedangkan mitra, dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam membuat kebijakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam jumpa pers itu juga mengemuka terkait 100 hari kerja bupati yang baru dilantik.
Pimpinan Dewan yang hadir minus Wakil Ketua DPRD Agung Prabowo itu menyampaikan program tersebut sebagai gebrakan awal untuk kerja eksekutif selanjutnya. Mengenai kerusakan jalan yang mencapai 50 persen pun terlontar saat sesi tanya jawab yang dipandu wartawan Komper Wardopo.
Selain itu kerjasama dengan perguruan tinggi yang ditekankan saling menguntungkan dan revitalisasi Alun-alun yang rencananya akan dipadukan dengan kawasan Tugu Walet dan Jalan Letjen Soetoyo. Terkait hal tersebut, para pimpinan DPRD itu mengungkapkan belum ada koordinasi.
Begitu pula soal anggarannya yang baru sebatas kabar sebesar Rp 10 miliar untuk revitalisasi Alun-alun dan Rp 13 miliar untuk kawasan terpadu. Pimpinan DPRD berpendapat akan melihat input dan outputnya. Apakah didapat dari perencanaan daerah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Tapi yang jelas tetap harus ada feedback (umpan balik) pada masyarakat,” timpal Sheally.
