MERCUSUAR.CO, Semarang – Geliat industri pariwisata hingga kini tampak belum menggairahkan seperti yang diharapkan para pelaku pariwisata. Boleh dibilang kondisinya masih stagnan sejak pandemi Covid-19.
Imbas dari pandemi tersebut sangat dirasakan oleh pelaku industri pariwisata, terutama pihak tour dan travel di Tanah Air sebagai penggerak pariwisata di level terendah hingga tertinggi. Sebagian besar kondisi mereka ‘mati-suri’, kecuali yang memiliki jaringan luas.
Kondisi mereka semakin diperparah dengan kebijakan kepala daerah yang bakal meninjau ulang kegiatan studi tour di sekolah-sekolah agar tidak memberatkan orangtua siswa. Hal itu pun berimbas kepada objek wisata ikut sepi karena kunjungan wisata dari siswa SMA/K/SLB negeri di Jateng akibat dibatasinya kegiatan berwisata para siswa menjelang perpisahan atau kenaikan kelas.
Demikianlah salah keseimpulan yang mencuat dalam audensi antara perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Jawa Tengah saat mengadukan nasib agensi ke Komisi B DPRD Jateng, Jumat (28/7) lalu.
“Sejumlah agen perjalanan (travel agency) sudah mulai kembang-kempis. Saat Covid-19 sudah banyak yang gulung tikar, sekarang setelah pandemi berakhir malah ada kebijakan kepala daerah yang memperketat tour studi. Ini membuat kami benar-benar kesulitan usaha,” tutur Alex Gunarto, Perwakilan DPD Asita Jateng.
Cilakanya, kondisi sama juga dikeluhkan oleh Asita hamper di seluruh Indonesia, karena kebijakan yang sama mengakibatkan potensi wisata di daerah lain yang seharusnya mendapat kunjungan rombongan wisata SMA/K Negeri di Jateng jadi sepi pengunjung dan pendapatan mereka juga ikut menurun.
Menanggapi kondisi Asita tersebut, Ketua Komisi B Sarno mangkau prihatin. Menurutnya, sebenarnya masalah studi tour siswa masih dapat dirembug bersama antara orang tua/wali siswa dan Komite Sekolah.
“Memang kalau suatu kebijakan dipukul rata tentu akan membawa dampak negative,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
Sarno mengakui, adanya program sekolah gratis, sangat membantu siswa agar meringankan biaya pendidikan, namun apabila sampai melarang adanya kegiatan study tour untuk meminimalisir pungutan liar maka akan menjadi salah kaprah.
“Secara luas justru melahirkan problematika baru, seperti banyak agency travel kesulitan dalam segi keuangan selain program kegiatan belajar siswa luar sekolah juga ikut terganggu yang semestinya para siswa dapat bertandang ke obyek-obyek pariwisata atau mengunjungi berbagai universitas di lain daerah juga tidak dapat terlaksana,” tutur Sarno sambil berjanji untuk mencari solusi dengan pihak terkait. (Rubrik/Anif)
