Mercusuar.co, Blora – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora serius mendorong program penuntasan kasus anak stunting di Kabupaten Blora, “jelas kita sangat berkeinginan agar kasus anak stunting bisa cepat tuntas,” ujar Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati.
Penanganan kasus stunting menurut Yayuk, yang punya peran penting mengatasinya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Sedangkan posisi Dinas PMD itu, adalah bagaimana membantu mensosialisasikan kasus penurunan stunting di desa-desa.
“Ya, karena ini bukan domain utama Dinas PMD penanganan stuntingnya. Tapi bersama OPD lain, kita komitmen membantu penurunan angka kasus stunting di Blora,” tegasnya, dikutip dari Bloramemanggil.com, Senin (30/01/2023).
Misalnya, lanjutnya, lewat ibu-ibu PKK yang membantu bagaimana merubah mindset, bahwa stunting itu tidak hanya sekadar badan kecil dan pertumbuhan tinggi badan terganggu. Tetapi stunting itu juga berpengaruh terhadap penurunan penurunan otak. Jadi kalau ada pertanyaan program zero stunting, kita Dinas PMD lebih berpartisipasi dan andil dalam penurunan stunting.
“Jadi yang bisa mengatakan zero kapan itu adalah Ibu Ketua. Karena ibu ketua itu target berarti harus yang dipersiapkan. Seperti pra nikah, sosialisasinya, komitmen Pemberian Makan Tambahan (PMT)-nya harus benar, treatmen harus benar dan sebagainya,” ujarnya.
Lebih lanjut, penurunan dan antisipasi kasus anak stunting adalah komitmen bersama yang kini tengah diupayakan Pemkab Blora, Jawa Tengah. Dan program ini linier dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat di Jakarta.
Yayuk Windrati menyebutkan, di Kabupaten Blora terdapat 16 kecamatan dimana ada 271 desa dan sisanya 24 kelurahan dan jumlah penduduk sebanyak 925.642 jiwa. Artinya dengan realitasi statistik kependudukan seperti itu, maka jumlah warga yang berdiam di desa paling banyak.
Maka, lanjutnya, program penanganan kasus stunting lebih banyak di desa-desa. Atas kondisi ini, pihak Dinas PMD mendorong terus menerus, bagaimana pemerintahan desa dan perangkat-perangkatnya berperan aktif membantu penurunan kasus stunting.
“Kita terus menerus mendorong kasus anak stunting terus menurun,” tandas Yayuk, panggilannya.
Salah satu caranya, menurut Yayuk, adalah mendukung dan mendorong pemerintah desa agar menganggarkan dari dana desa (DD). Di antaranya untuk mengadakan bimbingan teknis, seperti penyusunan menu makanan untuk anak yang mengalami stunting.
Yayuk mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya datang ke Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk melihat infrastruktur.
“Kebetulan saya ketemu ibu-ibu mengadakan kegiatan mengolah menu untuk anak stunting. Bahan pokoknya dari ikan. Lalu kami menyarankan selain daging, masyarakat juga perlu konsumsi ikan karena proteinnya lebih tinggi dan harganya lebih murah ikan. Dan Ikan tidak harus salmon yang harganya mahal. Bisa diganti bandeng, ikan nila, dan lainnya. Juga yang perlu dicatat, harga ikan lebih murah dibanding daging sapi,” tegasnya.
Maksudnya, lanjut Yayuk, alokasi anggaran dari DD untuk program stunting itu, bisa juga pelatihan dengan ibu-ibu dan narasumbernya dari ahli gizi di Puskesmas dan lainnya.
“Programnya mengolah seperti ini dan harus dipastikan diberikan kepada balita stunting, dan kalau sudah dimasak, jangan diberikan kepada kakaknya yang tidak stunting,” tandasnya.
Menurut Yayuk, bahwa program-program pemerintah yang dianggap tidak populis itu, menurutnya tidak masalah. Yang terpenting bahwa jika manfaatnya tinggi maka, tetap dilaksanakan.
“Ya contoh, program makan ikan itu kan tidak populis tapi segi manfaatnya untuk kesehatan dan pertumbuhan anak banyak,” terangnya.(dj)
