MERCUSUAR.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan menyoroti penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang rawan penyelewengan.
Ace pun mendorong agar warga berani melaporkan penyelewengan ha-hak mereka
“Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, juga perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos.
“Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” kata Ace Hasan
Politisi Golkar itu berpendapat, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyaluran bansos agar dapat langsung diterima warga
Ia mengatakan masih menemukan praktek penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan dan tidak diantar langsung ke rumah warga.
“Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan,” ujarnya.
Menanggapi pungli bansos yang ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7) lalu, Ace sangat menyesalkan hal tersebut dan meminta temuan tersebut diusut tuntas.
“Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (28/7) Mensos Tri Rismaharini telah meminta masyarakat penerima bansos di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apapun.
“Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera,” kata Risma.
