MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Dalam konteks pembangunan, isu Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gender Equality and Social Inclusion/GESI) merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Pasalnya, pembangunan tidak hanya melibatkan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat sebagai inti dari proses dan hasil pembangunan itu sendiri.
Oleh karena itu, pentingnya memperkuat pengarusutamaan gender terus dijunjung, hingga terciptanya ruang partisipasi yang merata dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Seperti yang disoroti oleh Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Perempuan di Pendopo Selatan pada Kamis (16/2/2024).
“Musrenbang Perempuan adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggarannya. Keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari formulasi hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan, menjadi hal yang penting dan strategis,” ungkapnya.
Albar menambahkan bahwa Musrenbang Perempuan dapat menjadi platform efektif untuk mempertemukan perangkat daerah yang berkaitan dengan isu ketimpangan gender dengan perwakilan dari organisasi perempuan dan masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan terjadi pemahaman bersama terhadap beragam permasalahan terkait pencapaian dari berbagai dimensi, yang diinginkan dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
Melalui momentum ini, Albar berharap pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo dapat semakin berkembang, sehingga hasil pembangunan secara inklusif dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Wonosobo.
“Saya yakin melalui musrenbang ini akan dihasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat diimplementasikan menjadi program nyata, yang mampu merangkul aspirasi perempuan serta menciptakan ruang yang aman, serta hasil pembangunan yang tepat sasaran,” tutup Albar.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati, yang menjelaskan strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022.
“IPG merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam aspek kualitas hidup laki-laki dan perempuan, dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kabupaten Wonosobo mencapai angka 92,65 atau berada pada peringkat 20 di Jawa Tengah. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur kontribusi perempuan dalam pendapatan, keterlibatan di parlemen, dan sebagai tenaga profesional, baru mencapai 49,19, merupakan angka terendah di Jawa Tengah,” paparnya.
Lebih lanjut dijelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender perlu terus ditingkatkan, mengingat potensi besar yang dimiliki perempuan dalam pembangunan.
Hal ini berkaitan dengan keterbatasan peluang yang dihadapi perempuan, yang berasal dari nilai dan norma masyarakat, dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya.
“Keterlibatan organisasi perempuan dan elemen masyarakat dalam memberikan gagasan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang akurat terhadap kondisi riil di tengah masyarakat, guna memastikan kelompok rentan mendapatkan akses dan manfaat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah,” pungkas Dyah.
