MERCUSUAR.CO, Semarang – Paska heboh tentang anggaran bermasalah dalam pengadaan meja kursi untuk SD di Disdik Kota Semarang, kini muncul bau tak sedap dalam pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Bagian Rumah Tangga Sekretariat Kota Semarang.
Pengadaa APAR mencuat dalam klarifikasi Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu baru-baru ini yang menyebut anggaran pembelian motor untuk 177 lurah sebanyak Rp8 miliar dari APBD Perubahan TA 2023.
“Jadi mohon maaf anggaran Rp8 miliar itu tak semuanya untuk motor melainkan juga Apar (alat pemadam api ringan),” tutur Ita, panggian akrabnya.
Media ini pun sudah menghubungi Kepala Bagian RT Kota Semarang Rian Putrowijoyo, via whatsup maupun telepon, mengenai pagu anggaran, jumlah unit APAR yang dibeli maupun penyedia barangnya.
“Silahkan lihat di sirup saja pak,” ujarnya singkat.
Menurut sumber terpercaya dari kalangan pengusaha mitra Pemkot Semarang, yang biasa menjadi penyedian barang, penganggarannya juga berasal dari APBD Perubahan TA 2023 dengan pagu Rp2,071 miliar lebih untuk sebanyak 1.038 unit APAR. Adapun penyedia barangnya PT Aman Multi Indonesia.
“APBD Perubahan tahun ini memang banyak untuk program-program yang nilainya fantastis, miliaran. Sama persis dengan anggaran meja kursi untuk SD, kan APBD Perubahan juga to? Nah menarik kan?” tanyanya.
Sumber ini menambahkan, penyedia barang diduga tidak menggunakan sistem e-Katalog dan tidak mengajukan pembanding harga.
“Harga yang diseutujui hamper dua miliaran per unit. Sehingga klop dengan pagu anggaran yang jumlahnya Rp2,071 miliar?” tegasnya.
Padahal harga pembanding bisa kita lihat, misalnya, paling mudah di toko onlie. Harga APAR HFC ukuraqn 6 kg itu berkisar Rp925 ribu hingga Rp950-an ribu.
“Nah bau tak sedap muncul, karena ada selisih total sekitar Rp1 miliaran,” ujar sumber itu.
Sumber itu menjelaskan, belanja modal APAR sebanyak 1.038 unit, dengan pagu Rp2,071 miliar tersebut akan ketemu harga satuannya, yakni Rp1,995 juta.
“Bandingkan dengan harga, misalnya di took online yang hanya maksimal Rp950 ribu, kan sekitar Rp1 miliar lebih baunya yang busuk,” jelasnya.
Menjawab pertanyan wartawan, Sekretaris Kanal Jawa Tengah, LSM yang peduli anggaran kota/kabupaten di Jateng Anto Basuki membenarkan adanya temuan dugaan korupsi di program pengadaan APAR tersebut.
“Kami memang sedang mendata terkait sejumlah anggaran pada ABD Perubahan TA 2023 di sejumlah kota/kabupaten. Yang di Semarang, beberapa program pada APBD Perubahan memang ada kejanggalan. Padahal sebuah program itu bisa muncul (dianggarkan) biasanya karena usulan publik atau DPRD, bisa oleh Dinas sendiri dan dapat mejadi inisiatif Kepala Daerah,” pungkasnya.
