MERCUSUAR.CO, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menekankan pentingnya pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di tingkat daerah. Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, dalam acara “The Weekly Brief With Nia Niscaya”, menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pembentukan MKK di daerah diharapkan dapat menjadi forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Fadjar Hutomo menjelaskan bahwa keberadaan MKK sangat penting mengingat pariwisata rentan terhadap berbagai krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun non-alam. Forum ini diharapkan dapat merespons dengan cepat untuk membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif dari krisis yang terjadi.
Selama momen libur Lebaran, Kemenparekraf melakukan pemantauan di tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Beberapa masalah yang teridentifikasi di destinasi wisata meliputi masalah parkir, akses jalan yang kurang memadai, dan pengelolaan sampah yang belum optimal.
Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, Florida Pardosi, menyebutkan bahwa pemantauan juga melibatkan koordinasi dengan dinas pariwisata setempat untuk memperoleh data kunjungan dan okupansi. Lonjakan kunjungan terjadi di beberapa destinasi, seperti Pantai Pangandaran, Pantai Menganti, Borobudur, dan Telaga Sarangan, dengan tingkat okupansi hotel mencapai 60-95 persen.
“Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kegembiraan libur Lebaran 2024 dengan dukungan dari industri pariwisata,” kata Florida.
