Jateng Raih Penghargan Sadar HAM Tingkat Nasional

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyerahkan penghargaan ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta, pada Minggu malam (10/12/2023).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyerahkan penghargaan ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta, pada Minggu malam (10/12/2023).

MERCUSUAR.CO, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi terbaik dalam membangun kesadaran HAM di tingkat nasional.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyerahkan penghargaan ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta, pada Minggu malam (10/12/2023).

Bacaan Lainnya

Penghargaan tersebut menjadi lebih istimewa karena Jateng menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang berpredikat peduli terhadap HAM, di mana 34 dari 35 kabupaten/kota di Jateng telah memenuhi standar kepedulian terhadap HAM.

“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana, seusai menerima penghargaan.

Banyaknya kabupaten/ kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jateng, dalam memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, penilaian penghargaan tersebut juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, politik, serta ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng, yang juga menerima penghargaan.

Nana mengaku, akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat, khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, merupakan tugas bagi setiap orang.

Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” terang Yasonna.

Pos terkait