MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Lapor Bupati (LaporBup) Inovasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Wonosobo menjadi lokus Studi Lapangan Pelayanan Publik Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Yogyakarta.
LaporBup merupakan layanan aduan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan sarana pengaduan yang mudah digunakan, transparan dan terintegrasi.
Kepala Diskominfo Wonosobo Fahmi Hidayat mengungkapkan, merasa terhormat menerima rombongan studi lapangan BPK RI. Fokus yang dijadikan objek studi kajian kali ini adalah tentang inisiatif LaporBup yang dikelola Diskominfo.
“Inisiatif LaporBup bisa menjadi alat atau cara untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan yang akuntabel, lebih responsif terhadap masyarakat,” ungkap Fahmi, Selasa (25/7/2023) di Ruang Media Center Diskominfo.
Lebih lanjut, Diskominfo merasa bangga dengan studi lapangan bisa mendorong kami untuk mengembangkan dan menyempurnakan inovasi ini tentunya dengan arahan Bupati.
Ada satu hal yang tadi disampaikan BPK, agar Diskominfo memiliki inovasi LaporBup serta mendorong WBK WBBM agar menjadi salah satu standar pemerintahan akuntabel. Termasuk berbagai masukan fitur-fitur pengembangan.
Sementara itu, Direktorat Evaluasi Dan Pelapiran Pemeriksaan BPK RI, Nico Andrianto menyampaikan, lapor bupati merupakan sebuah inisiatif yang bagus sekali buat kabupaten lain. Di situ menyediakan kanal untuk berkomunikasi yang sifatnya memberi masukan kepada pemerintah, baik yang sifatnya infrastruktur maupun non infrastruktur.
Menurutnya, Pihaknya bisa mereplikasi inisiatif LaporBup sesuai kontekstual ditempatnya bekerja. Selain mengimplementasi, pihanya juga bisa mengadaptasi atau memperbaiki yang ada sesuai dengan kebutuhan. Ini sangat penting, semacam take and give, belajar tapi bisa memberikan ide dan masukan yang mungkin bisa diakomodir Pemkab Wonosobo.
“Menurut saya LaporBup menarik fitur pola pelaporannya yang diperluas melalui WhatsApp. Dimana aplikasi ini adalah aplikasi sejuta umat, sehingga bisa menjangkau masyarakat luas dalam mengakses berbagai pelayanan. Saya yakin kedepan akan ada fitur-fitur baru yang akan bisa menjawab berbagai kebutuhan dari publik,” imbuhnya.
Harapannya, kedepan bukan hanya Chanel komunikasi, tapi bisa terkait proses penganggaran dan proses penyediaan sumber daya sehingga laporan itu bisa tertangani dengan tuntas. Untuk mewujudkan itu perlu dukungan berbagai pihak bukan hanya eksekutif bupati dan jajarannya, tetapi juga legislatif memberikan dukungan. Sehingga pemerintah sebagai public server bisa memberikan kepuasan untuk semua pemangku kepentingan.
