MERCUSUAR, JAKARTA- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai tuduhan aksi demo di berbagai daerah di Indonesia sejak kemarin sampai hari ini (29/8) ditunggangi pihak tertentu tidak benar.
Menurut Bhima, aksi demonstrasi ini murni karena kemarahan masyarakat yang dipicu oleh kegagalan pemerintah membuat kondisi ekonomi lebih baik.
“Murni kemarahan publik, pemerintah gagal dalam kebijakan ekonomi. Tidak bisa menjawab soal masalah lapangan kerja, ketimpangan dibiarkan,” ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Bhima menegaskan kondisi ekonomi berisiko makin memburuk karena ketidakpuasan masyarakat tidak direspon serius oleh pemerintah. Bahkan menurutnya, para pejabat negara terkesan denial terhadap berbagai tuntutan masyarakat, termasuk soal reformasi perpajakan dan evaluasi efisiensi anggaran.
“Ibarat puncak gunung es, investor justru membaca kemarahan publik sebagai masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum diselesaikan, sehingga timbul distrust, bukan dari aksi demonya tapi dari kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah,” jelasnya.
Bhima memandang kemarahan masyarakat ini diklaim tidak sejalan dengan data perekonomian ‘kinclong’ yang diumumkan pemerintah, yakni tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025. Padahal, ia menilai sangat sulit perekonomian tumbuh di atas 5 persen di tengah kondisi di lapangan seperti saat ini.
“Rebound ekonomi global bisa terlewatkan momentumnya jika daya beli domestik yang rendah bertemu dengan kemarahan publik. Relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia untuk hindari kenaikan tarif AS berisiko terlewatkan. Hampir sulit tumbuh di atas 5 persen,” pungkasnya.
Sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada Kamis (28/8) kemarin dengan membawa berbagai tuntutan. Dalam aksi tersebut, seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan, tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
