Mercusuar.co Wonosobo – Sebanyak 250 orang mengikuti program padat karya yang digagas Dinas PUPR. Program tersebut dilakukan untuk normalisasi saluran irigasi sepanjang 9.650 meter di empat keluarahan. Padat karya menjadi salah satu upaya mengatasi dampak inflasi.
Dinas PUPR menggelar padat karya guna melaksanakan normalisasi jalan inspeksi dan saluran irigasi Mangli, Blawong dan Jimatyang. Ketiganya berada di empat kelurahan, yakni Mlipak, Sambek, Jaraksari dan Selomerto.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Eko Premono, menjelaskan, kegiatan padat karya ini menyerap 250 orang tenaga kerja dari empat kelurahan, yakni Mlipak, Sambek, Jaraksari dan Selomerto. Pelaksanaan padat karya ini dilaksanakan selama 20 hari kerja, yakni sejak 1 Desember lalu dan ditargetkan rampung pada 23 Desember mendatang.
“Target kami yang dimulai pada awal bulan ini adalah normalisasi saluran sepanjang 9.650 meter yang berada di empat wilayah kelurahan. Sampai dengan hari ini, prestasi pekerjaan sudah mencapai lebih dari 75 persen, dan diharapkan sampai batas waktu yang ditentukan nanti sudah selesai atau 100 persen,” tutur Eko yang dikonfirmasi, Sabtu (17/12).
Para pekerja, sambung Eko, melakukan kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Sedangkan untuk pembayaran upahnya pun dibagikan setiap hari Sabtu, dan diterima langsung oleh tenaga kerja sesuai jumlah hari kerja dengan membawa KTP.
“Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan diterima langsung oleh petugas BPJS sebesar Rp16.800 per orang yang hanya dibayarkan satu kali selama kegiatan. Sejauh ini kalau kami melihat antusias masyarakat ini luar biasa sekali, mereka semangat dan mereka ingin padat karya dilakukan secara berkala,” imbuh Eko.
Eko menambahkan, padat karya ini menjadi salah satu upaya menangani dampak inflasi. Seperti diketahui, kenaikan BBM beberapa waktu lalu menjadi pemicu lonjakan inflasi di sejulah daerah. Maka diperlukan kebijakan pengangaran belanja wajib perlindungan sosial, melalui APBD Tahun 2022.
“Dalam konteks lokal Kabupaten Wonosobo dampak inflasi mengakibatkan risiko berkurangnya daya beli masyarakat dan pengangguran. Di satu sisi berkurangnya belanja infrastruktur telah mengakibatkan penurunan fungsi layanan infrastruktur yang ada. Maka salah satu upayanya dengan menciptakan lapangan kerja melalui Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja Informal SDA senilai Rp500 juta,” jelas dia.
Pada saat yang sama, Bupati Afif mengapresiasi program padat karya tersebut. Selain sebagai perlindungan sosial akibat inflasi, padat karya juga dinilai bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas dan infrastruktur yang ada.
“Hal ini juga memperlihatkan kolaborasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berkat kerja keras dan kerja sama bersama masyarakat yang terlibat secara langsung dalam membersihkan saluran ini, semoga setelah selesai saluran bisa lancar dan jalan pun bisa dilalui masyarakat, karena ini masih banyak yang masih tertutup,” ucap Afif pada saat meninjau langsung padat karya di Mlipak.
