MERCUSUAR.CO, Purbalingga – Dana Desa (DD) naik dari Rp 70 triliun menjadi Rp 71 triliun di 2024. Wakil Bupati Purbalingga, H Sudono, pesan agar Kepala Desa utamakan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting tahun 2024.
“Perlu disisipkan dalam DD untuk urusan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, tinggal perlu pedoman yang jelas pembagian tugas antara desa dengan dinas-dinas,” kata Wabup Sudono dalam acara Workshop Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan, Jum’at (8/12/2023) di Pendopo Dipokusumo.
Wakil Bupati (Wabup) mencatat bahwa pada Agustus 2023, tingkat stunting di Purbalingga masih mencapai 12,1%. Targetnya adalah mengurangi angka tersebut menjadi di bawah 10% pada tahun 2024.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Purbalingga pada tahun 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 2,19%. Untuk mengatasi masalah ini, anggaran harus difokuskan pada pemenuhan 8 area intervensi, seperti perumahan layak huni, listrik, akses air bersih, sanitasi, pendidikan, intervensi disabilitas, pekerjaan, dan penanganan risiko stunting.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan peningkatan Dana Desa (DD) pada tahun 2024 menjadi Rp 71 triliun. Targetnya adalah setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp 1 – 3 miliar, bahkan hingga Rp 5 miliar.
“Akan tetapi dengan peningkatan itu saya ingin memastikan bahwa pengelolaanya betul-betul baik, harus dikelola dengan tepat guna, dan tepat sasaran,” katanya
Menurutnya, semakin besar DD akan semakin tinggi potensi kasus penyalahgunaan anggaran. Namun ia memastikan kepada BPK dan BPKP kalau tidak ada temuan yang betul-betul memiliki bukti tindak pidana, atau hanya administratif, terlambat membuat laporan itu untuk tidak dipersoalkan.
“Tapi kalau tindakan pidana ya kita tidak bisa membantu. Kecuali mendoakan agar kembali ke jalan yang benar,” katanya.
Ia juga mengucapkan selamat karena aspirasi revisi Undang-undang Desa sedang dibahas di DPR RI. Ia optimis usulan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun maksimal 2 periode bakal disetujui. Demikian besaran porsi APBN untuk dana desa dari 10% ditambah jadi 20% dana perimbangan. “itulah yang sedang diperjuangkan di DPR RI,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho berpesan agar kasus-kasus yang telah terjadi untuk jadi bahan pembelajaran. Ia mencontohkan kekeliruan yang sering terjadi dan menimbulkan pidana.
“Misalnya dalam perencanaan kegiatan kita anggarkan pagu Rp 100 juta, namun setelah disusun RAB kemungkinan terpakai hanya Rp 90 juta dan setelah realisasi kegiatan ternyata hanya habis Rp 75 juta dan inilah (Rp 75 juta) yang harus di-SPj-kan. Bukan mengacu pada pagu ataupun RAB,” katanya.
Ia berpesan agar dalam mempertanggungjawabkan anggaran adalah sesuai riilnya, bukan nominal saat perencanaan. Ia juga berpesan misal kegiatan dikerjakan secara swakelola maka dalam pertanggungjawaban juga swakelola jangan pihak ketiga atau sebaliknya. “Nanti akan timbul ‘ngarang-ngarang’ dan seterusnya,” imbuhnya.
Andrei Sanubis dari Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, menjelaskan DD tahun 2024 digunakan untuk mendukung berbagai aspek. Diantaranya BLT maksimal 25%, program ketahanan pangan minimal 20%, program pencegahan dan penurunan stunting, program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan BUMDes serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik.
